Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KETUA DPRD DKI Jakarta DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengesahkan rancangan peraturan gubernur DKI Jakarta tentang pengurangan sampah plastik.
Ia melihat sebagai kota besar yang juga ibu kota, Jakarta harus memiliki aturan yang kuat perihal sampah. Terlebih lagi Jakarta menghasilkan 6 ribu ton sampai 7 ribu ton sampah perharinya.
"Memang harus punya aturan yang memperkuat bagaimana sampah itu bisa berkurang. Karena kalau tidak, orang akan melihat Jakarta itu tetap kumuh," kata Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4).
Baca juga : Pergub Pengurangan Sampah Plastik Masih Mengendap di Meja Anies
Ia mencontohkan ketidaktegasan Pemprov dalam menata kawasan Bundaran HI. Pada malam hari di sekitar kawasan itu masih sering ditemui pedagang minuman keliling serta PKL.
"Itu nanti buang sampah ya di situ juga. Pemandangannya kan jelek. Iya sih nanti dibersihkan petugas. Tapi apa terus mengandalkan petugas? Ya harusnya di situ itu steril," terangnya.
Ia pun berjanji akan mengomunikasikan terkait pengesahan rancangan pergub tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Karena pergub ini sifatnya keputusan yang dibuat oleh gubernur saya tidak bisa turut campur. Tapi saya coba bicara agar bisa cepat," tandasnya.(put)
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved