Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 113 narapidana teroris yang ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya tidak menggunakan hak mereka mengikuti Pemilu 2019.
Dari total 119 narapidana, hanya enam orang narapidana yang memberikan hak suara mereka.
"Dari awal kita sudah mengumpulkan DPT (daftar pemilih tetap), namun mereka tidak berkenan. Kita sudah memberikan waktu untuk memberikan NIK (nomor induk kependudukan), yang kooperatif hanya enam orang, " kata Kasubdit Pemeliharaan dan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya Komisaris Andi Rusdi di TPS 014 Rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, (17/4).
Rusdi mengatakan, hak enam orang narapidan teroris tersebut tetap dilayani. Enam narapidana teroris melakukan pencoblosan di TPS 014 Polda Metro Jaya.
Baca juga: Ratna Sarumpaet Gunakan Hak Suara di Rutan Polda Metro Jaya
Adapun untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan, tim Detasemen Khusus (densus) 88 Antiteror dikerahkan.
"Satu unit Densus kita kerahkan. Anggotanya delapan orang. Selain itu ada juga 103 personel ditambah anggota Brimob enam orang," beber Andi.
Adapun 103 personel dibagi di 2 TPS yang terletak di Polda Metro jaya, Yakni di TPS 014 Rutan Ditnarkoba Polda Metro Jaya dan TPS 015, Rutan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. (X-15)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved