Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menegaskan PT MRT Jakarta harus bisa memaparkan secara detail komponen biaya yang menjadi indikator penghitungan subsidi tarif Moda Raya Terpadu (MRT).
Jelang pembahasan tarif MRT dengan Komisi B hari ini di Gedung DPRD DKI Jakarta, Ida menyebut pihaknya mendukung pengoperasian MRT sebagai upaya pemerintah menyediakan angkutan massal yang baik. Namun dari segi pembiayaan, pihaknya tidak ingin main-main untuk menyepakati kucuran dana subsidi tarif bagi masyarakat.
"Kita umumnya setuju MRT ini harus jalan. Tapi untuk pembiayaannya harus jelas, perimbangannya, komponen biayanya apa saja. Jangan sampai terjadi pemborosan," kata Ida saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (19/3).
Ida pun menyayangkan pada rapat sebelumnya MRT tidak dapat memberikan kajian jelas terkait nominal subsidi yang dituju untuk disepakati serta tidak menyertakan simulasi tarif.
Baca juga: DPRD Curiga Tarif MRT Berubah-ubah
Di sisi lain, ia juga berharap faktor pendukung pengoperasian MRT bisa diselesaikan, di antaranya kenaikan tarif parkir serta penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Ida berharap Pemprov DKI Jakarta membuat keputusan yang bijak agar sarana transportasi yang telah dibangun dapat berfungsi maksimal, di antaranya untuk mengurangi kemacetan.
"Kami menunggu rancangan peraturan daerah pajak parkir diajukan. Karena tarif parkir itu harus dinaikkan supaya ketika MRT beroperasi orang juga enggan bawa mobil. Sehingga nanti orang berminat naik MRT. Itu kan komponen pendukung," ujarnya.(OL-5)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved