Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menegaskan PT MRT Jakarta harus bisa memaparkan secara detail komponen biaya yang menjadi indikator penghitungan subsidi tarif Moda Raya Terpadu (MRT).
Jelang pembahasan tarif MRT dengan Komisi B hari ini di Gedung DPRD DKI Jakarta, Ida menyebut pihaknya mendukung pengoperasian MRT sebagai upaya pemerintah menyediakan angkutan massal yang baik. Namun dari segi pembiayaan, pihaknya tidak ingin main-main untuk menyepakati kucuran dana subsidi tarif bagi masyarakat.
"Kita umumnya setuju MRT ini harus jalan. Tapi untuk pembiayaannya harus jelas, perimbangannya, komponen biayanya apa saja. Jangan sampai terjadi pemborosan," kata Ida saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (19/3).
Ida pun menyayangkan pada rapat sebelumnya MRT tidak dapat memberikan kajian jelas terkait nominal subsidi yang dituju untuk disepakati serta tidak menyertakan simulasi tarif.
Baca juga: DPRD Curiga Tarif MRT Berubah-ubah
Di sisi lain, ia juga berharap faktor pendukung pengoperasian MRT bisa diselesaikan, di antaranya kenaikan tarif parkir serta penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Ida berharap Pemprov DKI Jakarta membuat keputusan yang bijak agar sarana transportasi yang telah dibangun dapat berfungsi maksimal, di antaranya untuk mengurangi kemacetan.
"Kami menunggu rancangan peraturan daerah pajak parkir diajukan. Karena tarif parkir itu harus dinaikkan supaya ketika MRT beroperasi orang juga enggan bawa mobil. Sehingga nanti orang berminat naik MRT. Itu kan komponen pendukung," ujarnya.(OL-5)
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved