Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menegaskan PT MRT Jakarta harus bisa memaparkan secara detail komponen biaya yang menjadi indikator penghitungan subsidi tarif Moda Raya Terpadu (MRT).
Jelang pembahasan tarif MRT dengan Komisi B hari ini di Gedung DPRD DKI Jakarta, Ida menyebut pihaknya mendukung pengoperasian MRT sebagai upaya pemerintah menyediakan angkutan massal yang baik. Namun dari segi pembiayaan, pihaknya tidak ingin main-main untuk menyepakati kucuran dana subsidi tarif bagi masyarakat.
"Kita umumnya setuju MRT ini harus jalan. Tapi untuk pembiayaannya harus jelas, perimbangannya, komponen biayanya apa saja. Jangan sampai terjadi pemborosan," kata Ida saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (19/3).
Ida pun menyayangkan pada rapat sebelumnya MRT tidak dapat memberikan kajian jelas terkait nominal subsidi yang dituju untuk disepakati serta tidak menyertakan simulasi tarif.
Baca juga: DPRD Curiga Tarif MRT Berubah-ubah
Di sisi lain, ia juga berharap faktor pendukung pengoperasian MRT bisa diselesaikan, di antaranya kenaikan tarif parkir serta penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Ida berharap Pemprov DKI Jakarta membuat keputusan yang bijak agar sarana transportasi yang telah dibangun dapat berfungsi maksimal, di antaranya untuk mengurangi kemacetan.
"Kami menunggu rancangan peraturan daerah pajak parkir diajukan. Karena tarif parkir itu harus dinaikkan supaya ketika MRT beroperasi orang juga enggan bawa mobil. Sehingga nanti orang berminat naik MRT. Itu kan komponen pendukung," ujarnya.(OL-5)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved