Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOORDINATOR Nasional Garda Matahari, M Azrul Tanjung, mencanangkan gerakan jihad melawan fitnah dan ujaran kebencian yang bertendensi mengganggu kegembiraan berdemokrasi pada Pemilihan Umum 17 April 2019.
Hal ini dinyatakan pada sambutan kegiatan Upgrading Koordinator Resimen Tingkat Kelurahan dan Desa se-Kota Serang, Banten, pada Rabu (13/3).
Azrul, yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Jakarta ini, menegaskan pentingnya kader penggerak Garda Matahari proaktif menangkal masifnya peredaran hoaks dan ujaran kebencian di masyarakat. Termasuk yang bergerak secara laten maupun yang terbuka dan telah menjadi viral di media sosial (medsos).
"Mesti ada upaya tegas dan langsung untuk membebaskan rakyat dari berita hoaks dan ujaran kebencian yang sudah berbau fitnah," tegas Azrul melalui keterangan tertulis yang diterima hari ini.
Menurutnya, potensi kader penggerak Garda Matahari setingkat kelurahan/desa di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 7.775 personel atau 199 ribuan personel resimen TPS.
Jika 199 ribu resimen mengaktifkan stelsel pasukan cadangannya cukup 10 orang per TPS, maka Garda Matahari memiliki pejuang antihoaks, fitnah, dan ujaran kebencian ini sekitar 1.000.997 personel di tiga provinsi tersebut.
Baca juga: Cegah Anak Menjadi Jahat secara Bersinergi
"Maka saya instruksikan seluruh kader penggerak Garda Matahari, khususnya di wilayah kerja DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk tidak segan-segan memburu pelaku hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian ini.
Ikhtiar untuk menjaga kondusivitas Pemilu yang aman, damai, dan gembira ini harus sesuai dengan protap gerakan Garda Matahari dan tidak main hakim sendiri," tandasnya.
Dia mengaku telah menugaskan semua Koordinator Wilayah dan Zona untuk proaktif membangun kerja sama dan harmonisasi dengan seluruh elemen masyarakat. Serta menginisiasi bekerja sama dengan aparat sipil, militer, dan kepolisian setempat.
Di tempat sama, Dewan Pembina Garda Matahari, Jenderal TNI (Purn) Muchdi PR, memaparkan secara visioner berbagai program inti pemerintahan Jokowi-Amin 2019-2024 yang bertumpu pada pembangunan sumber daya manuia.
Di samping program akselerasi di berbagai sektor, khususnya pertanian, perikanan, perkebunan, dan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
"Keseluruhan progam yang berkiblat kepada rakyat ini, insya Allah mampu dijalankan.
Saya tidak sekadar melihat seluruh kemampuan leadership, kompetensi dan pengalaman Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Pak Kiai Ma'ruf Amin.
Namun hal pokok bagi kita semua termasuk saya karena, kedua capres kita ini berangkat dari keprihatinan dan lahir dari rakyat kecil.
Sehingga sejarah dan impiannya tentu sangat dekat dengah denyut nadi penderitaan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia," tukas mantan Danjen Kopasus yang membuka acara upgrading Garda Matahari tersebut. (RO/OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved