Fraksi PDIP Minta Kajian Pelepasan Saham PT Delta

KETUA Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kajian pelepasan kepemilikan saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

"Ini apa yang mesti dibahas, kajian belum ada, sehingga kalau kajian belum ada apa yang musti dibahas," kata Gembong di Gedung DPRD Jakarta, Senin (11/3).

Dia menambahkan, ketika melepas aset Pemprov, seharusnya ada mekanisme yang harus dilalui. Karena itu aset, lanjut Gembong, maka prosedur pelepasan harus diikuti.

"Ini panjang urusannya, tidak sesederhana itu. Jadi harus komprehensif kita bahasnya. Secara utuh tidak bisa sepotong-sepotong," jelasnya.

Ia menambahkan, PDIP akan sepakat apabila dilakukan proses pelepasan saham PT Delta dengan adanya kajian yang dibahas bersama.

"Sebetulnya dewan ini belum pada tataran setuju atau tidak setuju, tetapi menunggu kajian dari eksekutif baru disampaikan kepada dewan, kemudian dewan membahas bersama," paparnya.

"Ini kajiannya belum ada," lanjutnya.

Baca juga: DPRD Tolak Rencana Jual Saham Delta, Anies Mengadu ke Warga DKI

Nantinya, pembahasan dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Gembong menambahkan kesimpulan akan disampaikan ke pimpinan dewan, selanjutnya pimpinan akan merekomendasikan langkah berikutnya.

"Langkah panjang, Pak Anies kan bicara setuju nggak setuju? jangan. Karena setuju nggak setuju ada prosedur yang dilalui dulu," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Triwisaksana membantah terkait adanya isu anggota dewan ingin meraup untung dari penjualan bir tersebut. Bahkan, Fraksi PKS disebut menjadi pihak terdepan mendorong penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

"Kami ini yang pertama kali mendorong penjualan saham bir," kata pria yang akrab disapa Sani.

Sani menambahkan, DPRD cenderung setuju dengan penjualan saham PT Delta. Karena, tidak semestinya Pemprov DKI terlibat dalam peredaran maupun penjualan minuman keras di Indonesia.

"DPRD cenderung setuju. Kenapa? Karena pemerintah itu tugasnya membuat regulasi dan menjadi wasit. Jadi tidak perlu ikut bermain di dalam peredaran maupun penjualan minuman keras ini. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Jadi menurut saya, gubernur harus segera menjual saham pemerintah di PT Delta supaya tidak menjadi dispute atau perbedaan pendapat lagi soal hal seperti ini," sebutnya.

Sani meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan mekanisme penjualan saham bir. Dia meminta Anies untuk segera menyampaikan rancangan penjualan ke DPRD.

"Ya harus menyampaikan rancangan penjualan sahamnya. Nanti DPRD akan bahas. Segera," pungkasnya.(OL-5)