Soal Saham Bir, Alumni 212 akan Geruduk Kantor DPRD DKI

JURU bicara Alumni 212 Novel Bamukmim mengklaim gedung DPRD DKI Jakarta akan dikepung ratusan ribu orang dari berbagai daerah. Hal ini berkaitan dengan kekecewaan mereka atas sikap wakil rakyat yang tetap mempertahankan saham PT Delta Djakarta Tbk., produsen bir merek Anker.

"Kurang lebih 100 ribuan dari alumni 212 se-Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten," kata Novel saat dihubungi Medcom.id, Jumat (8/3).

Aksi akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Novel mengatakan untuk salat Jumat, para peserta aksi dipersilakan beribadah di masjid mana pun sekitar DPRD DKI. Terpenting, lanjut Novel, usai salat Jumat segera berkumpul di depan DPRD.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat melaporkan penolakan pejualan saham PT Delta Djakarta Tbk. pada masyarakat. Anies menyebut DPRD DKI tak menanggapi surat yang dikirimnya.

"Kita berniat melaporkan kepada rakyat Jakarta. Bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga ikut menyampaikan aspirasi," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3) lalu.

Menurutnya, aspirasi masyarakat akan bisa mengubah keputusan DPRD DKI menjual saham produsen minuman keras itu. Sebab, DPRD adalah wakil rakyat dan harus mendengar aspirasi rakyat.

Baca juga: DPRD Tolak Rencana Jual Saham Delta, Anies Mengadu ke Warga DKI

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus geram dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal saham PT Delta Djakarta. Anies diminta berkomunikasi tak sekadar kirim surat.

"Gubernur itu kan politisi. Jangan berkirim-kirim surat. Ajak ketemu, ngobrol, kok kayak enggak ada waktu saja ngobrol dengan DPRD," ucap Bestari.

Dia mengingatkan kerja pemerintahan bukan semata-mata gubernur. Pemerintahan daerah (pemda) terdiri dari DPRD dan gubernur.

"Kok seakan-akan mau jalan sendiri. Ngobrol. Kalau enggak bisa ngobrol jangan jadi politisi. Urusan Delta itu urusan remeh-temeh, urusan ngobrol," imbuh Bestari.

Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25%. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34% saham Pemprov DKI serta 2,91% milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.

Pemprov DKI memiliki saham bir ini sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.(medcom.id/OL-5)