DPRD Tolak Rencana Jual Saham Delta, Anies Mengadu ke Warga DKI

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan melaporkan DPRD kepada warga DKI karena menolak niat pemprov menjual saham PT Delta Djakarta. Menurut DPRD, PT Delta Djakarta wajib dipertahankan karena selalu menguntungkan, terbukti dari dividen BUMD DKI itu setiap tahun mencapai Rp38 miliar.

"Ya kita coba terus. Kita berniat melaporkan itu. Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir, biar nanti warga juga ikut menyampaikan aspirasi," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Menurutnya, para wakil rakyat yang dipilih oleh warga Jakarta ingin tetap memiliki saham di perusahaan produsen minuman keras tersebut.

"Ini Dewan Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," sebutnya.

Anies mengaku akan tetap melanjutkan keputusannya menjual saham apabila aspirasi warga DKI Jakarta ternyata senada dengan keinginan DPRD.

"Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan. Jadi Dewan itu kan wakilnya rakyat ya. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui ya kami lapor ke rakyat," terangnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak rencana Pemprov DKI untuk melepas saham di perusahaan minuman bir PT Delta Djakarta (DD).

"Cuma kita dengar-dengar dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno berjanji akan menjual saham PT DD kepada pihak lain karena dinilai memproduksi bir meski kadar mirasnya relatif rendah, dinilai tidak layak," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut Prasetio, perusahaan BUMD Pemprov DKI Jakarta yang memproduksi minuman bir dengan kadar alkohol rendah itu sejak berdiri pada zaman penjajahan sampai diserahkan menjadi aset negara tidak pernah merugikan Pemprov DKI.

PT DD justru memberikan dividen bagi keuangan Pemprov DKI cukup besar. Sejak produksinya masih di Jl Bandengan Selatan, Jakarta Utara, hingga kemudian dipindah ke Bekasi, sampai sekarang sudah lebih dari 45 tahun perusahaan ini selalu untung.

“Salahnya Delta itu apa sih? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah. Apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar,” ujarnya.

Baca juga: DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta

Prasetio juga mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggebu-gebu menjual saham PT DD itu sejak mulai menjabat. Sementara, Gubernur DKI sebelumnya tidak memiliki keinginan menjual saham BUMD tersebut.

Pria yang karib disapa Pras ini mengatakan andaikan BUMD itu terus merugi mungkin dewan bisa ikut mempertimbangkan untuk dilepas. Namun, saat ini, PT DD tidak bermasalah.

“Tapi, kok terus dikejar-kejar agar sahamnya dijual? Kenapa dan ada apa di balik itu?” tanyanya.

Dia meminta Gubernur DKI Jakarta supaya memikirkan ulang rencana tersebut karena dinilainya tidak masuk akal. Menurut Pras, terakhir kali Anies menyuratinya untuk menyampaikan rencana penjualan saham PT Delta Djakarta pada 2018. Setelah suratnya diabaikan, Anies tidak pernah mengomunikasikan lagi rencananya tersebut.

“Enggak ada komunikasi, cuma menyurati, enggak saya tindak lanjut," ungkap Prasetio.

Diketahui, Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Rata-rata, PT Delta menyumbang keuntungan Rp38 miliar setiap tahun. Karena itu, DPRD DKI Jakarta tidak akan menindaklanjuti rencana pelepasan saham PT Delta tersebut.

Pemprov DKI baru saja menggabungkan kepemilikan saham di perusahaan itu atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) sebesar 26,25%.

Penggabungan saham itu menjadi salah satu proses untuk menjual saham PT Delta Djakarta yang sudah dimiliki Pemprov DKI selama lebih dari 45 tahun. Gubernur Anies berharap pemprov akan mendapatkan dana segar Rp1 trilun dari hasil penjualan saham tersebut.

Anies berencana memanfaatkan dana yang didapat dari penjualan saham untuk pembangunan yang dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

Setelah kajian selesai, Pemprov DKI akan meminta persetujuan DPRD DKI untuk melepas saham PT Delta Djakarta. Namun, Prasetio menegaskan Pemprov DKI tidak akan bisa menjual aset itu tanpa persetujuan DPRD DKI. (Ssr/OL-5)