Belum Naikkan Pajak BBNKB, DKI Tertinggal dari Jawa Barat

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tertinggal oleh Pemprov Jawa Barat soal rencana penaikan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pemprov Jabar telah lebih dulu mengesahkan perubahan atas Peraturan Daerah Jabar No 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengakomodir kenaikan pajak BBNKB menjadi 12% dari semula 10%.

Untuk itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Faisal berharap rancangan perubahan atas Perda DKI No 9/2010 tentang BBNKB bisa segera disahkan.

"Ya kita sudah ketinggalan dari Jabar. Mereka sudah mengesahkan bulan lalu. Kita baru mau membahas. Saya harap sih ini cepat," ungkapnya saat ditemui di Balai Kota, Kamis (7/2).

Faisal menjelaskan bahwa kenaikan pajak BBNKB menjadi sekitar 12% memang telah menjadi keputusan bersama Badan Pendapatan Daerah se-Jawa dan Bali.

Oleh karena itu, pemda di Jawa dan Bali harus menaikkan tarif pajak BBNKB pada angka tersebut.

Tujuannya bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga menghilangkan disparitas pajak yang membuat masyarakat bersiasat untuk membeli kendaraan di wilayah lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

"Sehingga sekarang semua pajaknya sama minimal di Jawa dan Bali," kata Faisal.

Sementara itu, daerah yang telah menetapkan pajak BBNKB sebesar 12,5% yakni Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih menetapkan 10% untuk tarif pajak BBNKB.

Sementara di Bali orang yang membeli kendaraan baru dikenakan tarif pajak 15%. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi