Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SYAMSUDIN Kadir, penulis buku dan pemerhati isu publik menyatakan ada berbagai alasan penamaan bandara di beberapa kota di Indonesia. Umumnya, bandara tersebut diberi nama dengan nama tokoh penting di kota tersebut.
Misalnya, bandara Iskandar Muda di Aceh, Cut Nyadin di Aceh, Hamzah al-Fansuri di Aceh, Sutan Syahrir di Padang Sumtra Barat, Abdul Haris Nasution di Sumatra Utara, Hang Nadim di Riau, Sultan Syarif Kasim II di Riau, dan Raja Haji Fisabilillah di Kepulaun Riau.
Selain itu, ada juga bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Hananjoedin di Bangka Belitung, Taha Saifudin di Jambi, Mahmud Badarudin II di Palembang, Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Soekarno-Hatta di Tangerang Banten, Husein Sastranegara di Bandung, Cakrabuana di Cirebon, Abdurahman Saleh di Malang, Zainudin Abdul Majid di Lombok Tengah NTB, Sultan Aji Muhamad Sulaiman di Balikpapan, Sultan Hasanudin di Makasar, dan masih banyak lagi.
Baca juga : DPR RI: Perlu Solusi Atasi Rendahnya Pengguna Jasa Bandara Kertajati
Penamaan bandara dengan tokoh penting asal kota tertentu merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia sejak lama hingga kini.
Dalam konteks Jawa Barat, belakangan ini publik mendapatkan kabar perihal penamaan untuk bandara Kertajati Jawa Barat yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Pada dasarnya Jawa Barat tidak kehabisan tokoh penting yang namanya dapat dijadikan sebagai nama bandara, termasuk untuk bandara yang berada di Majalengka.
"Salah satu tokoh sekaligus pahlawan nasional asal Majalengka adalah KH Abdul Halim," ungkap Syamsudin.
Baca juga : Pemkab Majalengka Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir di Kertajati
KH Abdul Halim merupakan seorang tokoh kemerdekaan sekaligus ulama dari Kabupaten Majalengka yang lahir di Ciborelang pada 26 Juni 1887 dan wafat pada 7 Mei 1962. Ketokohannya tidak diragukan lagi, bahkan diakui oleh berbagai kalangan, dalam dan luar negeri.
Beliau merupakan salah satu dari tiga pendiri salah satu organisasi berbasis masa Islam yang cukup tua di Indonesia yaitu Persatuan Ummat Islam (PUI) yaitu KH Ahmad Sanusi dan Mr Syamsuddin, keduanya berasal dari Sukabumi.
PUI sendiri didirikan pada 21 Desember 1917 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1336 H. Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media bahwa dalam Sidang Majelis Syuro PUI pada 2019 lalu, tanggal tersebut disepakati sekaligus ditetapkan sebagai hari lahir PUI dan kemudian dicantumkan dalam Anggaran Dasar PUI Pasal 1 Ayat 2 yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2019 M/ 1 Jumadil ula 1441 H.
Baca juga : PUI Usul Abdul Halim Menjadi Nama Bandara Kertajati Majalengka
Majukan Jawa Barat
Selain itu, bila membaca rekam jejak KH Abdul Halim, maka paling tidak ada beberapa hal yang bisa disematkan pada beliau. Pertama, pencetus pendidikan dan kemajuan di Jawa Barat.
KH Abdul Halim merupakan salah satu tokoh pencetus pendidikan dan kemajuan keagamaan Islam terutama di Jawa Barat. Hal ini diwujudkan, salah satunya, dengan mendirikan Santi Asromo pada 1932 di Majalengka-Jawa Barat.
Baca juga : Bandara Kertajati Resmi Layani Penerbangan Domestik dan Internasional
Beliau pun dikenal sebagai sosok yang mengorbankan segala pemikiran dan perjuangannya untuk kepentingan ummat dan bangsa. Sehingga dikenal oleh berbagai kalangan sebagai sosok yang cerdas, pejuang dan gigih dalam mendirikan republik ini.
Kedua, penjaga persatuan umat. KH Abdul Halim juga adalah sosok yang menjaga hubungan dan keakraban dengan para pemimpin organisasi berbasis masa Islam lainnya. Beliau selalu menerapkan prinsip toleransi sebagai kebaruan di ranah keagamaan.
Hal itulah yang menjadi dasar beliau bergaul bersama beberapa beberapa tokoh dari latar belakang prinsip yang berbeda, seperti KH Mas Mansur (kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah) dan KH Abdul Wahab Hasbullah (salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama). Kedekatannya itulah yang menjadi titik pertemuan antara tradisi Islam tradisional dengan Islam modern yang beliau bangun melalui keberagaman.
Baca juga : Daerah Sekitar Bandara Kertajati Diminta Bersiap Sambut Era Baru
Ketiga, pendiri bangsa dan negara Indonesia. Selain menjadi tokoh sekaligus pejuang pendidikan serta pemimpin ummat, beliau juga menjadi tokoh penting dalam mendirikan negara Indonesia.
Seluruh pemikiran dan gagasannya disumbangkan untuk bangsa yang kelak bernama negara Indonesia. Selain menekuni aktivitasnya membina organisasi PUI, beliau juga aktif berperan dalam berbagai kegiatan politik menentang pemerintahan kolonial.
Pada 1912 beliau menjadi pimpinan Sarekat Islam cabang Majalengka. Pada 1928 beliau diangkat menjadi pengurus Majelis Ulama yang didirikan Sarekat Islam bersama-sama dengan KH M Anwaruddin dari Rembang dan KH Abdullah Siradj dari Yogyakarta.
Baca juga : Makin Panas, Suhu Majalengka Capai 38,7 Derajat Celsius
KH Abdul Halim juga menjadi anggota pengurus MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) yang didirikan pada tahun 1937 di Surabaya. Pada tahun 1943, setelah MIAI diganti dengan Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia), beliau menjadi salah seorang pengurusnya. Beliau juga termasuk salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokurotzu Zyunbi Tyoosakai) pada tahun 1945, anggota Komite Nasional indonesia Pusat (KNIP), dan anggota Konstituante pada tahun 1955.
Benang merah dari seluruh perjuangan dan rekam jejak KH Abdul Halim adalah pembelaan ummat dan pembelaan bangsa dari berbagai penjajahan apapun bentuknya. Sehingga beliau bukan saja sosok yang sukses menginisiasi pendirian PUI, tapi juga memastikan PUI berkontribusi besar bagi kemajuan ummat dan bangsa Indonesia.
Nama bandara
Baca juga : Bandara Kertajati Siap Beroperasi Penuh Mulai 29 Oktober 2023
Di samping itu, KH Abdul Halim juga termasuk tokoh pendiri untuk pembentukan negara kesatuan republik Indonesia melalui keterlibatannya di BPUPKI. Dia bukan sekadar tokoh PUI tapi sejatinya tokoh penting Indonesia.
Singkatnya, KH Abdul Halim merupakan sosok tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam, dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan pembaharu (modernis). Beliau adalah sosok titik temu dari variasi atau keragaman pemikiran tokoh ummat.
"KH Abdul Halim adalah sosok tokoh yang bukan saja cerdas sebagai pemimpin umat tapi juga matang sebagai pemimpin bangsa. Untuk itu, beliau layak disematkan pula sebagai ulama negarawan," tegas Syamsudin.
Baca juga : Pemkot Bandung: Warga Harus Adaptasi dengan Perpindahan Bandara ke Kertajati
Bedasarkan perjuangan dan kontribusinya bagi bangsa dan negara ini, pada 2008 lalu beliau mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Nomor: 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008. Sebuah anugerah yang bukan saja layak tapi juga seharusnya beliau peroleh.
Memperhatikan fakta penamaan bandara di berbagai kota di seluruh Indonesia sekaligus perjuangan, kontribusi dan rekam jejak KH Abdul Halim bagi umat dan bangsa Indonesia, termasuk bagi perkembangan dan kemajuan Majalengka dan Jawa Barat, maka sangatlah wajar bila nama KH Abdul Halim dijadikan nama bandara yang berada di Majalengka, Jawa Barat.
Masyarakat dan berbagai elemen di Jawa Barat sangat berharap pemerintah dan pihak terkait untuk menjadikan nama seorang tokoh penting asli Majalengka ini sebagai nama bandara di Majalengka.
Hal tersebut dilakukan bukan saja sebagai pengingat bagi masyarakat luas akan sosok tokoh sekaligus pahlawan nasional asal Majalengka ini, tapi juga sebagai panggung inspirasi bagi seluruh anak bangsa untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang sudah dilakoni para pendahulu.
Sungguh, KH Abdul Halim adalah ulama teladan sekaligus negarawan sejati. "Suatu saat kita percaya diri dan bangga mengucapkan ini: Selamat datang di Bandara KH Abdul Halim Majalengka!," tegasnya.
WACANA yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait peralihan kewenangan sejumlah jalan nasional ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai kurang tepat.
SEBANYAK 290 ribu warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dinonaktifkan dalam peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN).
KEPUTUSAN Kementerian Sosial mencoret 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Februari 2026, berdampak luas.
Wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif akan memberikan dampak jangka panjang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
Kepengurusan yang baru juga telah menyusun strategi guna pemenangan tahun politik 2029.
KELURAHAN Cisarua di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
Radio Ekraf digelar untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap peran strategis radio siaran dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.
MENJELANG bulan Ramadan 1447 Hijriah, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi menetapkan 11 lokasi pemantauan hilal.
GUNA mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kereta api (KA) lintas selatan direncanakan berhenti di Stasiun Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses permodalan, pendampingan, serta program peningkatan kapasitas usaha
Acara IFBEX 2026 di Bandung tidak hanya menghadirkan banyak brand yang siap mencari mitra, tapi juga smart talkhsow dan lomba Kompetisi Proposal Bisnis
Warga Gaza harus bertahan hidup dan tak bisa menunggu pemimpin dunia mengambil tindakan.
Petugas BPBD Kota Sukabumi bersama unsur Forkopimcam setempat langsung mendatangi lokasi. Mereka melakukan evakuasi dan pengamanan area sekaligus asesmen.
Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan pihaknya akan serius memperjuangkan lahan bagi warga.
Gerakan melibatkan anggota TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, BPBD, PUPR, ojek online, warga dan pelajar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved