DPRD Kota Bandung Dukung Pendirian SMP di Wilayah Kosong Sekolah

SEJUMLAH wilayah di Kota Bandung belum memiliki sekolah negeri, khususnya tingkat SMP. Hal itu terungkap setelah DPRD Kota Bandung
menerima audiensi Forum RW dan LPM Pasanggaran, di Kecamatan
Ujungberung.

"Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi kami, karena ternyata masih ada wilayah yang belum memiliki sekolah negeri," kata Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Rabu (13/12).

Menurut dia, dari hasil audiensi yang dihadiri oleh perwakilan Ketua
Forum RW Pasanggrahan, Ketua LPM Pasanggrahan dan Camat Ujungberung,
diketahui Kelurahan Pasanggrahan membutuhkan sarana pendidikan berupa
sekolah negeri.

Saat ini setelah berjalan sistem zonasi, banyak anak-anak tidak bersekolah karena tidak ada sekolah negeri di sekitar kelurahan. Sementara dua sekolah yang ada di Kecamatan Ujungberung, berjarak cukup jauh, sehingga kemungkinan untuk lolos sistem zonasi, warga Pasanggrahan sangat sulit.

"Dalam audensi dengan DPRD Kota Bandung, mereka berharap agar sekolah
negeri bisa segera dibangun di dekat Kelurahan Pasanggrahan. Dari
informasi yang didapat, ada dua sekolah terdekat yang tidak mampu
terjangkau di wilayah Cigending akibat sistem zonasi," jelas Tedy.

Dari pengamatan warga, lanjut dia, ada lahan Pemerintah Kota Bandung yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan SMP negeri bagi warga sekitar. Warga pun berharap pemkot bisa memanfaatkan aset tersebut menjadi sekolah negeri.

DPRD, tutur Tedy, akan terus mengiringi aspirasi ini dan mendorong pemkot melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk segera merancang bentuk proyeksinya.

"Kami dari pimpinan DPRD mengapresiasi warga yang mendorong adanya sarana sekolah bagi warganya. Saya mendukung, tinggal beberapa aspek pendukung harus dipenuhi. Proses ini diupayakan dan didukung 100% warganya. Ini akan menjadi bahan pertimbangan di Komisi D. Kami berharap ini bisa ditindaklanjuti," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi D Iwan Hermawan mengatakan, persoalan
sarana pendidikan menjadi layanan prioritas Pemkot Bandung. Namun ia
mengakui kondisi di lapangan, memunculkan ketidak berimbangan jumlah
ruang belajar dan jumlah calon siswa.

Komisi D sering mendapat aspirasi dari warga yang berada di daerah blank spot. Rencana pembangunan pendidikan ini dapat didiskusikan dengan matang. (SG)