Iran Siap Ladeni Perang Enam Bulan, Tegaskan tak Ada Negosiasi dengan AS

MENTERI Luar Negeri Iran Abbas Aragchi menegaskan negaranya siap menghadapi perang melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam jangka panjang, bahkan hingga sedikitnya enam bulan. Ia juga membantah klaim bahwa Teheran tengah bernegosiasi dengan Washington.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera di Teheran, Aragchi menyatakan Iran tidak terikat tenggat waktu apa pun yang ditetapkan musuhnya. “Kami siap untuk setidaknya enam bulan,” ujarnya, menegaskan bahwa Iran akan melanjutkan perang “selama diperlukan” demi mempertahankan kedaulatan dan rakyatnya.

Ia menolak klaim di AS bahwa negosiasi sedang berlangsung atau bahwa Iran telah menerima syarat-syarat Washington. Menurutnya, dalam terminologi hubungan internasional, negosiasi berarti dua negara duduk bersama untuk mencapai kesepakatan. “Situasi seperti itu tidak ada antara Iran dan Amerika Serikat,” tegasnya.

Baca juga : Eks Penasihat Trump, Steve Bannon, Desak Putra Netanyahu Diusir dari AS dan Dikirim ke Perang Iran

Aragchi mengakui adanya pertukaran pesan, baik langsung maupun melalui perantara. Ia menyebut utusan AS Steve Witkoff masih mengirim pesan kepadanya. Namun, ia menegaskan komunikasi tersebut bukan negosiasi. “Ini bukan negosiasi, melainkan bentuk komunikasi yang dapat terjadi dalam damai maupun perang,” katanya.

Ia juga membantah adanya berbagai saluran atau faksi di Iran yang berkomunikasi dengan Washington. Menurutnya, seluruh pesan disampaikan melalui jalur resmi Kementerian Luar Negeri atau dengan sepengetahuannya, di bawah pengawasan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Terkait usulan 15 poin dari AS maupun laporan bahwa Iran mengajukan lima syarat balasan, Aragchi menyebutnya sebagai spekulasi media. “Tidak ada respons yang diberikan sejauh ini terhadap proposal AS,” ujarnya.

Baca juga : Takaichi Tegaskan Upaya Diplomatik Jepang Redam Ketegangan di Hormuz

Penghentian Konflik

Soal penghentian konflik, Aragchi menegaskan Iran tidak menerima gencatan senjata sementara, melainkan menuntut penghentian total perang di seluruh kawasan, termasuk di Libanon, Irak, dan Yaman, disertai jaminan agar konflik tidak terulang serta kompensasi atas kerusakan yang diderita rakyat Iran.

Ia menilai tingkat kepercayaan terhadap AS “nol”, mengingat pengalaman sebelumnya ketika kesepakatan ditinggalkan secara sepihak. “Kami tidak melihat ketulusan saat ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa langkah besar diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan.

Mengenai Selat Hormuz, Araqchi menegaskan jalur itu berada di perairan internal Iran dan Oman. Ia menyebut selat tersebut tetap terbuka, namun tertutup bagi kapal negara yang berperang melawan Iran. “Dalam masa perang, kami tidak dapat mengizinkan musuh menggunakan perairan internal kami,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa Iran tidak menerima ultimatum. “Rakyat Iran tidak bisa diajak bicara dengan ancaman dan ultimatum. Mereka harus dihormati, jika tidak, mereka akan merespons di lapangan,” ujarnya.

Aragchi menekankan bahwa keamanan kawasan, khususnya Teluk Persia, seharusnya dijamin negara-negara regional tanpa ketergantungan pada pangkalan militer asing. Menurutnya, keamanan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerja sama regional dan saling menghormati. (Tasnim/B-3)