PBB Kecam Rentetan Serangan yang Tewaskan Prajurit TNI di Libanon

PBB menyatakan duka mendalam sekaligus kecaman keras atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Libanon. Dalam dua hari berturut-turut, serangan di wilayah Sektor Timur telah merenggut nyawa penjaga perdamaian Indonesia.

Kronologi Insiden

Insiden terbaru terjadi pada Senin (30/3), ketika sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Hayyan. Peristiwa ini menyebabkan dua personel Indonesia gugur dan dua lainnya luka-luka.

Kejadian ini hanya berselang sehari setelah insiden serupa di markas UNIFIL, Ett Taibe. 

Baca juga : Indonesia Kecam Serangan di Libanon yang Menewaskan Personel TNI yang Bertugas di UNIFIL

Pada Minggu (29/3), satu prajurit Indonesia tewas akibat ledakan di dalam markas, sementara satu rekan lainnya mengalami luka kritis dan harus dievakuasi ke Beirut.

Sikap Tegas PBB

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian sama sekali tidak dapat dibenarkan.

“Kami mengutuk keras insiden yang tidak dapat diterima ini. Penjaga perdamaian tidak boleh menjadi target. Semua tindakan yang membahayakan mereka harus dihentikan,” tegas Lacroix di New York.

Baca juga : Dua Prajurit TNI Gugur di Libanon, Keamanan Pasukan Perdamaian Diperketat

Saat ini, UNIFIL tengah melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab pasti ledakan-ledakan tersebut. 

Lacroix juga menyoroti situasi di lapangan yang kian berbahaya akibat meningkatnya pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, termasuk serangan lintas batas di sepanjang Blue Line (Garis Biru).

Desakan Solusi Politik

PBB mengingatkan seluruh pihak bahwa eskalasi militer tidak akan menyelesaikan konflik. Lacroix menekankan pentingnya kembali ke kesepakatan internasional yang telah ada.

“Tidak ada solusi militer. Harus ada solusi politik. Kerangka itu sudah ada melalui resolusi 1701,” ujarnya.

Hingga saat ini, PBB terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Indonesia serta berkomunikasi dengan militer Israel. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko di lapangan sekaligus memastikan distribusi bantuan kemanusiaan tetap berjalan meski di tengah kondisi yang sangat berbahaya. (Z-1)