Prajurit TNI Gugur di Libanon, Pengamat Desak RI Kaji Ulang Misi Perdamaian

MISI penjaga perdamaian PBB di Libanon, UNIFIL melaporkan satu personelnya gugur setelah sebuah proyektil meledak di salah satu pos mereka di dekat desa Adchit Al-Qusayr, Lebanon selatan, pada Minggu (29/3).

Insiden tersebut memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah. Ia menilai serangan terhadap posisi UNIFIL merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Penyerangan Israel atas pos UNIFIL adalah aksi yang menistakan Hukum Internasional dan merendahkan harkat PBB," kata Reza dihubungi Media Indonesia, Senin (30/3).

Baca juga : Mengenal Misi Perdamaian UNIFIL, Ternyata Indonesia Jadi Kontributor Pasukan Terbesar!

Reza menambahkan, dengan dukungan intelijen canggih dari Amerika Serikat, Israel semestinya memiliki data yang akurat terkait lokasi pasukan penjaga perdamaian.

"Padahal Israel yang didukung Amerika Serikat dengan perangkat sinyal intelijen di darat dan ruang angkasa, tentunya telah memiliki peta intelijen yang sangat rinci. Sehingga tidak menyasar pasukan UNIFIL," ujarnya.

Ia juga menilai insiden yang menewaskan prajurit TNI tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah Indonesia, khususnya terkait kebijakan pengiriman pasukan perdamaian ke luar negeri.

Baca juga : Zona Misi UNIFIL tak Lagi Aman, TNI Tingkatkan Siaga

"Wafatnya anggota TNI dalam aksi biadab Israel ini hendaknya menyadarkan pemerintah dan rakyat Indonesia, untuk secara sunghuh-sungguh mengkaji ulang pengiriman pasukan perdamaian dalam kerangka International Stabilization Force (ISF)," tambah Reza.

Lebih lanjut, ia menduga kondisi psikologis pasukan Israel yang terlibat konflik berkepanjangan dengan Iran dapat memengaruhi tindakan di lapangan.

"Patut diduga, Angkatan Bersenjata Israel yang saat ini sedang babak belur menghadapi Iran, berpotensi mengandalkan personil militer yang tidak siap secara psikologis di kawasan Libanon," sebutnya.

"Dengan demikian, potensi penyimpangan prosedur di lapangan sangat mungkin terulang kembali," imbuhnya.

Reza juga mengingatkan bahwa semakin lama konflik berlangsung, risiko tekanan psikologis di kalangan militer Israel akan meningkat.

"Semakin lama perang dengan Iran berlangsung, akan semakin banyak terjadi masalah psikologis dikalangan tentara Israel di semua tingkatan," ujarnya.

Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi dengan PBB guna mengevaluasi prosedur operasional dalam misi UNIFIL.

"RI hendaknya berkoordinasi dengan PBB, untuk mengevaluasi seluruh prosedur dalam manajemen UNIFIL," katanya.

Selain itu, menurutnya, insiden ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meninjau kembali rencana pengiriman pasukan ke wilayah konflik lain, termasuk Gaza.

"Wafatnya prajurit TNI sebenarnya dapat menjadi peluang bagi RI untuk menunda ataupun membatalkan pengiriman kontingen ke Gaza," ujar Reza.

Terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), ia menyebut terdapat sejumlah opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah.

"Kesatu, tetap dalam BoP sebagai anggota penuh, dengan menunda dan sangat membatasi pengiriman personil ISF, yang disesuaikan dengan hasil konsultasi dengan DPR RI," ucapnya.

"Kedua, menurunkan tingkat keanggotaan menjadi anggota tidak penuh, sambil menunggu saran tindak dari DPR RI," sebutnya.

"Ketiga, menarik diri dari BoP, mengingat pertimbangan gelombang kritik dari dalam dan luar negeri, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya. (Fer)