Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
MISI perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Libanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar stabilitas di kawasan Timur Tengah. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul tren yang mengkhawatirkan: sejumlah negara mulai mempertimbangkan bahkan sudah menarik pasukannya dari misi ini.
Fenomena ini bukan sekadar dinamika biasa dalam operasi penjaga perdamaian. Jika tren ini berlanjut, dampaknya bisa jauh lebih besar, tidak hanya bagi Libanon, tetapi juga bagi stabilitas regional dan kredibilitas misi perdamaian global.
Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik gelombang penarikan pasukan ini?
Dilansir dari Antara, UNIFIL dibentuk pada tahun 1978 dengan tujuan utama menjaga perdamaian di perbatasan Libanon dan Israel. Seiring waktu, mandatnya berkembang mencakup pemantauan gencatan senjata, membantu pemerintah Libanon mengontrol wilayah selatan, serta melindungi warga sipil.
Berdasarkan data terbaru PBB per Maret 2026, UNIFIL terdiri dari 8.203 personel dari 47 negara, dengan Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dengan sekitar 756 pasukan, hanya sedikit di bawah Italia sebagai penyumbang terbesar.
Namun, kompleksitas konflik di wilayah tersebut membuat misi ini selalu berada dalam tekanan.
Total: 8.203 personel dari 47 negara
Indonesia menempati posisi kedua sebagai kontributor terbesar di UNIFIL.
Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi termasuk kontributor terbesar di UNIFIL dengan 756 personel, hanya sedikit di bawah Italia. Sebagian besar negara lain hanya mengirim puluhan hingga satuan personel.
Ada beberapa faktor utama yang mendorong negara-negara mulai mempertimbangkan penarikan pasukan dari UNIFIL:
Konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Libanon, termasuk Hizbullah, mengalami eskalasi dalam beberapa periode terakhir. Kondisi ini meningkatkan risiko bagi pasukan penjaga perdamaian.
Insiden yang melibatkan korban dari pasukan UNIFIL menjadi alarm serius bagi negara pengirim pasukan. Ketika risiko meningkat, tekanan domestik untuk menarik pasukan juga ikut naik.
Di banyak negara, keputusan mengirim atau mempertahankan pasukan di luar negeri tidak lepas dari dinamika politik domestik.
Ketika terjadi korban jiwa atau situasi dianggap tidak lagi aman, parlemen atau publik sering mendorong pemerintah untuk mengevaluasi bahkan menghentikan partisipasi dalam misi tersebut.
Seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan apakah UNIFIL masih efektif dalam menjalankan mandatnya.
Jika konflik terus berulang dan tidak ada solusi jangka panjang, sebagian pihak menilai bahwa kehadiran pasukan penjaga perdamaian hanya bersifat “menahan” konflik, bukan menyelesaikannya.
Banyak negara kini menghadapi tantangan lain seperti konflik regional, krisis ekonomi, atau kebutuhan pertahanan dalam negeri.
Akibatnya, alokasi sumber daya untuk misi luar negeri seperti UNIFIL mulai dipertimbangkan ulang.
Beberapa negara sudah mengambil langkah konkret, sementara lainnya masih dalam tahap evaluasi:
Walaupun belum terjadi eksodus besar-besaran, sinyal yang muncul menunjukkan adanya perubahan sikap global terhadap misi ini.
Jika tren penarikan ini berlanjut, ada beberapa dampak besar yang perlu diperhatikan:
UNIFIL berperan sebagai “penyangga” antara pihak-pihak yang berkonflik. Berkurangnya pasukan dapat menciptakan kekosongan keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata.
Tanpa kehadiran pasukan internasional yang netral, potensi bentrokan langsung antara pihak-pihak yang bertikai bisa meningkat.
Hal ini tidak hanya berdampak pada Libanon, tetapi juga dapat memicu ketegangan regional yang lebih luas.
Jika banyak negara menarik diri, hal ini bisa mengirim sinyal bahwa misi tersebut tidak lagi efektif atau tidak aman.
Dalam jangka panjang, ini dapat memengaruhi kepercayaan terhadap operasi penjaga perdamaian PBB di berbagai belahan dunia.
Negara-negara yang tetap mempertahankan pasukan akan menghadapi beban lebih besar, baik dari sisi operasional maupun risiko keamanan.
Dilansir dari Media Indonesia, mandat UNIFIL sendiri direncanakan berakhir pada akhir 2026. Hal ini menambah dimensi baru dalam dinamika penarikan pasukan.
Beberapa analis melihat tren penarikan ini sebagai tanda bahwa negara-negara mulai bersiap menghadapi kemungkinan berakhirnya misi tersebut.
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa justru di tengah ketidakpastian inilah kehadiran UNIFIL menjadi semakin penting. (Ant/Media Indonesia/Z-10)
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield menuduh Sudan mengancam untuk mengusir misi PBB di tengah perang saudara saat ini.
Penyelesaian konflik pada berbagai negara di dunia sebaiknya tidak menimbulkan permusuhan berkelanjutan di antara kedua belah pihak.
Italia membuka opsi menarik pasukan dari UNIFIL di Libanon di tengah eskalasi konflik. Negara Eropa lain juga mulai mengevakuasi tentaranya dari kawasan.
Personel TNI yang merupakan anggota UNIFIL itu tewas dalam serangan artileri tidak langsung yang mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, LIbanon Selatan.
PEMERINTAH Arab Saudi menyatakan dukungannya atas keputusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang secara bulat mengadopsi resolusi terkait dampak serangan Iran
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkap adanya pesan dari AS melalui perantara. Di sisi lain, PBB peringatkan Lebanon jangan jadi 'Gaza kedua'.
Israel mengatakan pihaknya tidak menargetkan tentara Libanon karena pertempuran mereka bukan dengan mereka, melainkan dengan Hizbullah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved