AS Menuduh Sudan Mengancam Misi PBB di Tengah Konflik

PADA Rabu (9/8), Amerika Serikat mengeluarkan tuduhan terhadap Sudan atas ancaman untuk mengusir misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari negara yang tengah dilanda perang. Apabila utusan PBB yang telah menjadi sasaran perhatian Khartoum tersebut, memberikan pidato di hadapan Dewan Keamanan mengenai kekejaman dalam konflik tersebut.

Dalam sesi yang fokus pada isu Sudan dan Sudan Selatan, Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, yang menjabat ketua Dewan Keamanan, dengan tegas menyoroti ketidakhadiran Volker Perthes, perwakilan khusus sekretaris jenderal PBB untuk Sudan dan kepala misi PBB di sana yang dikenal sebagai UNITAMS.

"Kami mengharapkan SRSG Perthes memberikan laporan kepada Dewan. Namun, sekarang kami memahami bahwa pemerintah Sudan telah mengancam akan mengakhiri misi PBB di Sudan jika SRSG berbicara dalam sesi ini. Dan ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima," ujar Duta Besar AS di depan rekan sejawat Sudan, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed.

Baca juga : PKS: Haram Normalisasi Hubungan dengan Israel

Namun, Duta Besar Sudan membantah tuduhan tersebut. "Misi Sudan tidak pernah mengirim surat atau korespondensi yang menyatakan kami mengancam untuk memboikot sesi ini," tegasnya.

Namun, Thomas-Greenfield mengulangi tuduhan tersebut di hadapan media setelah sesi berakhir. "Kemarin, kami diberitahu bahwa Volker akan memberikan laporan kepada Dewan. Namun, pagi ini namanya dicabut dari daftar. Kami memahami bahwa ini terjadi karena pemerintah Sudan mengancam akan mengakhiri keberadaan UNITAMS di Sudan jika dia memberikan laporan kepada Dewan," ungkapnya.

"Kami sangat terkejut dan marah dengan hal ini. Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima," tambahnya.

Baca juga : Amerika Serikat Memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Gencatan Senjata di Jalur Gaza

Sesi mengenai situasi di Sudan disampaikan Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Afrika, Martha Ama Pobee. Ia menyatakan konflik tersebut "terus memiliki dampak yang sangat besar bagi negara dan rakyatnya, yang terus menderita dengan penderitaan yang luar biasa."

"Kekerasan seksual masih terus terjadi dalam skala besar, sementara anak-anak terus tewas atau menjadi korban kekerasan, atau berisiko direkrut untuk berperang," ungkap Pobee. 

Perang di Sudan, yang melibatkan tentara nasional di bawah komando Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melawan Pasukan Dukungan Cepat (FSR) yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Dagl, dimulai pada 15 April. Perang ini telah merenggut sekitar 4.000 nyawa menurut data NGO Acled. Konflik ini juga telah mengakibatkan hampir empat juta orang menjadi pengungsi atau terdisplasemen secara internal.

Pada Juni, Perthes telah mengecam kemungkinan terjadinya "kejahatan terhadap kemanusiaan" di wilayah Darfur. Setelah pernyataan ini, pemerintah Khartoum menyatakan Perthes sebagai persona non grata dan menuduhnya bersikap tidak netral.

Farhan Haq, juru bicara dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa Perthes "tetap menjadi Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal yang berurusan dengan Sudan." Namun demikian, ia tidak mengkonfirmasi tuduhan yang dilontarkan oleh Duta Besar AS. (AFP/Z-3)