FRAKSI PKS DPR menilai normalisasi hubungan dengan Israel hukumnya haram. Indonesia tidak boleh tergiur dengan iming-iming ekonomi yang ditawarkan penjajah negara Palestina tersebut.
"Saya berharap pemerintah tidak tergiur bantuan ekonomi. Harga diri bangsa dan cita-cita pendiri bangsa terlalu murah dijual atas nama kepentingan ekonomi," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta dalam keterangan resmi, Rabu (23/12).
Menurut dia, sikap PKS ini menanggapi upaya sejumlah pihak di luar negeri seperti Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni dan Chief Executive Officer United State International Development Finance Corporation Adam Boehler yang menyuarakan Indonesia akan mendapatkan bantuan jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Menurut dia, pemerintah indonesia harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan. Upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945. "Komitmen Presiden Jokowi yang berulang kali disampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina harus kita dukung dan kawal terus," ujarnya.
Menurut dia, bentuk kerja sama apapun dengan Israel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mencederai cita-cita para pendiri bangsa dan umat Islam. Normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.
Kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mediterania karena mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki, dan Tiongkok. UEA, Bahrain, dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional.
"Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina-Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel," paparnya.
Ia juga mengkritisi pemerintah yang akhir-akhir ini yang semakin erat dengan rezim Presiden Amerika Serikat Donald Trump. "Semestinya pemerintah Indonesia menunggu presiden baru, policy maker baru, bukan malah seperti kejar tayang. Langkah-langkah pemerintah tidak etis secara diplomatik dan terkesan ada target terselubung yang dikejar untuk diselesaikan," pungkasnya. (OL-14)
