Di Forum HLPF, Putra Bangsa Ini Inginkan PBB Totalitas Tangani Konflik

ANGGOTA International Society for Military Law and The Law of War (ISMLLW) dari Indonesia Lt Gen Rantastia Nur Alangan turut berpartisipasi pada Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum/HLPF) di Markas Besar PBB, AS.

HLPF beragendakan rencana aksi untuk manusia, planet, dan kemakmuran guna memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang lebih besar.

Dalam forum itu, PBB menyampaikan pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya termasuk kemiskinan ekstrem merupakan tantangan global terbesar dan persyaratan yang amat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Sekjen PBB Sebut Dunia dalam Bahaya

"Saat ini Majelis Umum meninjau fungsi dewan ekonomi dan sosial atau the economic and social council secara berkala sejak pembentukannya," ungkap Presiden Soldiers of Peace International Association (SPIA) Indonesia itu melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (22/7).

"Dewan menyesuaikan fungsinya dari waktu ke waktu agar sesuai dengan lanskap pembangunan internasional yang dinamis," kata Rantastia.

Menurut dia, pertemuan HLPF jadi kesempatan untuk berbagi informasi tentang tindakan dan inisiatif sustainable development goals (SDG) yang baru oleh negara-negara peserta, termasuk negara tinjauan nasional sukarela (VNR), sistem PBB, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penasehat United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) ini mengatakan pihaknya mengusulkan agar penyelesaian konflik pada berbagai negara di dunia tanpa menimbulkan permusuhan berkelanjutan di antara kedua belah pihak.

Baca juga: Bentuk-Bentuk Ancaman Militer di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara

"Karena itu, PBB sebagai penegak perdamaian harus lebih konsentrasi dengan melakukan upaya-upaya yang lebih totalitas," kata Rantastia yang juga CEO Universal Institute of Professional Management (UIPM) ini.

Dalam HLPF kali ini terdapat sembilan presenter yang melakukan VNR tentang Implementasi Agenda 2030.

Selain dari Indonesia, HLPF diikuiti negara Bahrain, Barbados, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kamboja, Kanada, Republik Afrika Tengah, Komoro, Chili, Kroasia, Republik Demokratik Kongo, Uni Eropa, Fiji, Prancis, Guyana, Islandia, dan Irlandia.

Selanjutnya, Kuwait, Liechtenstein, Lituania, Maladewa, Mongolia, Polandia, Portugal, Rumania, Rwanda, Arab Saudi, Singapura, Slovakia, St Kitts & Nevis, Tajikistan, Timor Leste, Turkmenistan, Republik Persatuan Tanzania, Uzbekistan, Vietnam, dan Zambia. (RO/S-2)