Bagaimana Sudut Pandang Negara Teluk terhadap Prospek Perang dan Dialog AS-Iran?

NEGARA-negara Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) yang wilayah mereka turut menjadi sasaran serangan Iran terus memantau secara saksama perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pakistan pada Kamis (26/3) menyatakan memfasilitasi komunikasi tersebut dengan menyampaikan pesan di antara kedua pihak.

Data yang dipantau media Asharq Al-Awsat menunjukkan, hingga Rabu malam, sekitar 83% serangan rudal dan drone Iran sejak perang memasuki pekan keempat diarahkan ke negara-negara Arab Teluk, sementara 17% lainnya menargetkan Israel.

Secara total, tercatat 4.391 rudal dan drone menghantam negara-negara Teluk, mengenai infrastruktur vital serta lokasi sipil. Sebaliknya, 930 proyektil diluncurkan ke Israel, yang memimpin operasi perang tersebut.

Baca juga : Trump Klaim Kemenangan: Militer Iran sudah Lumpuh

Membentuk Fase Berikutnya

Menanggapi situasi ini, negara-negara Teluk pada Kamis mempertegas sikap mereka terhadap setiap negosiasi masa depan. Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Albudaiwi, menegaskan bahwa blok tersebut harus dilibatkan dalam setiap pembicaraan atau kesepakatan guna menjamin keamanan dan mencegah agresi lebih lanjut di masa depan.

Kata Albudaiwi, blok tersebut harus dilibatkan “dalam setiap pembicaraan atau kesepakatan untuk menyelesaikan krisis ini,” demi menjaga keamanan kawasan dan mencegah serangan lanjutan.

Ia juga menolak kerangka kerja, inisiatif, atau pengaturan regional yang bertujuan membentuk ulang Timur Tengah pascakonflik tanpa partisipasi negara-negara Teluk. Menurutnya, GCC bersikeras memainkan peran dalam menentukan arah fase berikutnya di kawasan.

Baca juga : Penasihat Trump Sebut AS tak Ingin Konflik Iran Berlarut Lebih dari Tiga Bulan

Diplomasi sebagai Prioritas

Albudaiwi menyatakan hukum internasional memberi berbagai opsi kepada negara-negara berdasarkan Piagam PBB. Namun, ia menekankan bahwa jalur diplomatik dan politik merupakan pilihan paling rasional dan efektif.

Analis politik yang fokus pada urusan Amerika Serikat, Ahmed Al-Ibrahim, mengatakan negara-negara Teluk memandang perundingan AS-Iran dengan sikap realistis namun penuh kehati-hatian.

Menurut dia, GCC tidak menolak negosiasi, tetapi menginginkan hasil yang menyentuh apa yang mereka anggap sebagai ancaman utama. Bagi negara-negara Teluk, persoalan bukan hanya program nuklir Iran, melainkan juga pengembangan rudal balistik serta pengaruh regional Teheran di Yaman, Libanon, dan Irak.

Dalam pernyataan bersama lima negara Teluk dan Yordania pada Rabu, mereka mengutuk serangan kelompok yang bersekutu dengan Iran di Irak terhadap negara dan infrastruktur kawasan. Mereka mendesak pemerintah Irak segera bertindak menghentikan serangan yang diluncurkan dari wilayahnya serta mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kepercayaan yang Retak

Al-Ibrahim menilai tingkat kepercayaan negara-negara Teluk terhadap kedua pihak--baik Washington maupun Teheran--terbatas. Pandangan itu menguat setelah Menteri Luar Negeri Arab Saudi pekan lalu menyatakan bahwa “kepercayaan terhadap Iran telah hancur.”

Albudaiwi mengatakan negara-negara GCC terkejut oleh serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran. Ia menegaskan bahwa negara-negara Teluk telah menyampaikan tidak akan terlibat dalam aksi militer atau mengizinkan wilayah mereka digunakan untuk menyerang Iran.

Meski demikian, Teheran tetap melancarkan apa yang disebutnya sebagai “serangan pengkhianatan” terhadap negara-negara GCC.

Ia memperkirakan negara-negara Teluk akan menempuh pendekatan dua jalur, yakni mendukung de-eskalasi sambil memperkuat pertahanan dan memperluas kemitraan keamanan. Menurutnya, kawasan Teluk menolak “kesepakatan setengah hati” yang tidak mengubah perilaku Iran atau gagal menjamin keamanan regional.

Kursi di Meja Perundingan

Pakar keamanan Teluk, Dhafer Al-Ajmi, menyatakan partisipasi GCC dalam setiap perundingan AS-Iran mengenai keamanan regional merupakan “hak kedaulatan,” bukan sekadar permintaan.

“Kami tidak akan menerima masa depan kami dibentuk tanpa kehadiran kami. Kursi kami di meja perundingan adalah satu-satunya jaminan bagi perdamaian yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Al-Ajmi menilai negara-negara Teluk telah menanggung beban terbesar dari biaya dan ketegangan perang. Karena itu, partisipasi mereka bertujuan memperoleh jaminan yang mengikat untuk melindungi stabilitas dan mata pencaharian masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang mengabaikan prinsip kedaulatan dan nonintervensi akan menjadi tidak lengkap dan berisiko gagal.

Analis politik Ibrahim Raihan mengatakan negara-negara Teluk menunjukkan kebijaksanaan dalam menangani krisis dan secara prinsip mendukung de-eskalasi. Namun, ia menilai akar persoalan tetap terletak pada perilaku Iran, khususnya pelanggaran terhadap kedaulatan Teluk, meskipun sebelum perang telah ada upaya untuk mencegah konflik.

Tiga Tuntutan

Raihan menyebut baik Iran maupun Israel berupaya memperluas perang. Ia merinci tiga prioritas utama dalam setiap negosiasi: de-eskalasi, jaminan perlindungan jalur pelayaran, serta permintaan maaf resmi Iran kepada negara-negara Arab tetangga atas pelanggaran kedaulatan mereka. (B-3)