Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza. Dukungan itu diberikan setelah melakukan dialog dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menuturkan, setelah mendengar penjelasan Prabowo, ia menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP ditujukan untuk kepentingan Palestina dan mendukung kemerdekaannya.
"Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar. Kita memang mengkritik kalau memang tidak maslahat," kata dia kepada pewarta di Istana Kepresidenan seusai berdialog dengan Kepala Negara, Selasa (3/2).
Dari penjelasan yang diterima, kata Anwar, Prabowo meyakinkan keinginan Indonesia untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan Palestina melalui keanggotan BoP. Dalam BoP pula, disebutkan banyak negara Arab yang memiliki keinginan sama seperti Indonesia.
Prabowo, kata Anwar, juga menerangkan keanggotaan Indonesia dalam BoP dapat memainkan peran untuk meredam konflik, bahkan pecahnya perang. Sebab, jika perang pecah, Indonesia turut terdampak.
"Keamanan Negara Republik Indonesia menjadi pertimbangan paling pokok, karena Indonesia menjadi bagian dari dunia, dari politik global," kata dia.
"Jadi misalnya ada perang di Eropa atau Timur Tengah, tentu Indonesia kena juga, apalagi kalau nuklir. Karena itu, dia berkomitmen secara kuat untuk menempatkan dirinya dalam organisasi ini untuk berjuang jangan sampai ada perang. Dan itu artinya juga menyelamatkan kita semua bangsa Indonesia," lanjut Anwar.
Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menuturkan, dalam dialog itu, Prabowo menyatakan negara-negara muslim, menginginkan perdamaian dunia. Demikian halnya Indonesia. Karena itu, keanggotaan BoP diyakini menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh.
"Presiden menggambarkan dunia Islam, dunia secara keseluruhan. Intinya, ingin kita aman damai, terhindar dari berbagai konflik karena konflik tidak menguntungkan, apalagi namanya perang ya," tuturnya.
Selain itu, keanggotaan BoP diyakini akan menguntungkan bagi kondisi domestik di Indonesia. Itu tak terkecuali mengenai stabilitas ekonomi nasional.
"Karena apa? Dengan kita kuat ekonominya, sumber daya manusia yang kuat, sumber daya alam yang kuat, insya Allah kita akan menjadi negara maju. Jadi jangan terpengaruh dengan isu-isu yang negatif," jelasnya. (I-2)
DEWAN Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi secara menyeluruh keikutsertaan dalam forum internasional Board of Peace.
Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi pijakan utama dalam setiap langkah politik luar negeri Indonesia, terutama dalam BoP.
Sejumlah mantan menteri luar negeri menegaskan, keikutsertaan Indonesia tidak lepas dari komitmen lama bangsa ini dalam membela Palestina dan mendorong penyelesaian damai yang adil.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi pijakan utama dalam setiap langkah politik luar negeri Indonesia, terutama dalam BoP.
WAKIL Menteri Luar Negeri periode 2014 Dino Patti Djalal menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang realistis untuk mendorong perdamaian di Gaza.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para menteri dan wakil menteri luar negeri pemerintahan terdahulu ke Istana Negara, diduga perihal Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved