Menlu Tegaskan Indonesia Dorong Perdamaian di Palestina

MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina, khususnya di Jalur Gaza, di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks. 

Penegasan itu disampaikan usai pertemuan yang membahas peran Indonesia dalam upaya perdamaian internasional. Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menjelaskan secara rinci latar belakang keputusan Indonesia bergabung dengan BoP sekaligus meluruskan sejumlah persepsi keliru yang berkembang di publik. 

Penjelasan tersebut mencakup dinamika geopolitik dunia, kondisi ekonomi global, hingga posisi strategis Indonesia dalam diplomasi perdamaian. Menurut Sugiono, Presiden menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP diarahkan sepenuhnya untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Baca juga : Kemenlu RI: Dewan Perdamaian hanya Sementara untuk Lindungi Gaza

"Masuknya Indonesia ke board of peace merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2). 

Ia menambahkan, arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten pada tujuan utama penyelesaian konflik Palestina-Israel. "Kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini ialah tercapainya solusi dua negara dan itu sudah jelas," tutur Sugiono.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyinggung secara teknis kemungkinan keterlibatan Indonesia apabila nanti ada penugasan pasukan ke Gaza. Sugiono menegaskan, seluruh skenario yang dibahas disesuaikan dengan rencana dan kebijakan pemerintah, termasuk batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Baca juga : Israel kembali Serang Gaza, PKS Pertanyakan Peran Dewan Perdamaian

Menlu juga menyoroti situasi terkini di Gaza yang dinilai masih rapuh serta perbedaan posisi negara-negara anggota BoP dalam membahas isu-isu teknis. Namun demikian, negara-negara yang tergabung dalam kelompok delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar sepakat untuk bersikap bersama.

"Negara-negara yang tergabung di dalam group of New York ini yang delapan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar itu sepakat untuk mengeluarkan joint statement bersama yang bersifat mengecam dan menyatakan bahwa hal tersebut itu bisa mencederai proses yang sedang terjadi," ujarnya.

Sugiono menegaskan, Indonesia bersama negara-negara lain meminta seluruh pihak menghormati kesepakatan yang dicapai demi menjaga proses perdamaian. Ia menekankan pentingnya sikap tenang dan rasional dalam menyikapi setiap perkembangan.

"Situasi demi situasi ataupun kasus demi kasus yang kita lihat itu memerlukan suatu penilaian dan penanganan yang dingin, tidak emosional, dengan tetap berpegangan pada tujuan akhir tercapai," pungkasnya. (I-2)