Hakim Izinkan Operasi Imigrasi Trump Berlanjut Meski Protes Meluas

GELOMBANG aksi mogok nasional dan unjuk rasa besar-besaran mengguncang Amerika Serikat pada Sabtu (31/1/2026). Ribuan demonstran turun ke jalan menuntut penghentian tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump. Namun, di hari yang sama, otoritas federal mendapatkan kemenangan hukum setelah hakim menolak permintaan untuk menghentikan operasi besar-besaran di Minnesota.

Hakim Distrik AS, Katherine Menendez, memutuskan Operation Metro Surge, operasi yang melibatkan ribuan agen federal di wilayah Twin Cities, tetap boleh berlanjut. Keputusan ini keluar di tengah gugatan dari negara bagian Minnesota yang menyebut operasi tersebut sebagai "invasi federal" yang melibatkan kekerasan berlebihan dan penangkapan tanpa surat perintah.

Keputusan Sulit di Balik Jeruji Hukum

Dalam putusannya, Hakim Menendez mengakui adanya bukti agen federal melakukan pemprofilan rasial dan penggunaan kekerasan yang membahayakan. Ia juga mencatat dampak sosial yang mendalam, mulai dari penurunan kehadiran siswa di sekolah hingga kerugian besar bagi usaha kecil.

Baca juga : Buntut Penembakan Alex Pretti, Agen Federal ICE akan Angkat Kaki dari Minneapolis

Namun, Menendez menyatakan kerugian tersebut harus diseimbangkan dengan upaya pemerintah federal dalam menegakkan hukum imigrasi. Ia menilai argumen pemerintah negara bagian terkait pelanggaran Amandemen ke-10 tidak cukup kuat untuk menghentikan seluruh operasi secara total.

"Keputusan ini tidak mengubah kenyataan yang dialami warga di sini, ketakutan, gangguan, dan bahaya yang disebabkan oleh operasi federal yang seharusnya tidak pernah ada di Minneapolis," ujar Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengekspresikan kekecewaannya.

Duka di Tengah Aksi Protes

Di Minneapolis, ribuan orang melakukan aksi jalan kaki damai bersama para pengendara motor untuk mengenang Alex Pretti, warga kedua yang tewas di tangan agen federal bulan ini. Kematian Pretti dan Renee Good telah mengubah narasi nasional mengenai penegakan hukum imigrasi, memaksa Gedung Putih mulai mengubah nada bicaranya.

Baca juga : Trump Melunak di Tengah Tekanan Publik atas Penembakan Alex Pretti di Minneapolis

Aksi serupa terjadi di lebih dari 200 lokasi di 43 negara bagian, termasuk California, New York, dan Texas. Di beberapa wilayah, pemogokan nasional bertajuk "Tanpa Kerja, Tanpa Sekolah, Tanpa Belanja" menyebabkan jendela bisnis menjadi gelap dan ruang kelas kosong.

Sorotan pada Kebebasan Pers dan HAM

Pemerintahan Trump juga menghadapi kecaman baru terkait kebebasan pers menyusul penangkapan mantan jangkar CNN, Don Lemon, dan jurnalis independen Georgia Fort. Keduanya ditangkap saat meliput protes di sebuah gereja di St. Paul.

"Apakah kita memiliki Konstitusi atau tidak?" tanya Georgia Fort setelah dibebaskan. Penangkapan jurnalis ini memicu kemarahan organisasi kebebasan berbicara yang menilai tindakan tersebut sebagai intimidasi terhadap pers.

Perkembangan Terkini:

• Investigasi Hak Sipil: Departemen Kehakiman AS membuka penyelidikan atas penembakan fatal Alex Pretti oleh agen federal.
• Larangan Kerja Sama: Gubernur New York, Kathy Hochul, mengusulkan undang-undang yang melarang polisi lokal bekerja sama dengan ICE (program 287(g)).
• Gugatan Surat Perintah: Aktivis di Boston menggugat kebijakan ICE yang mengizinkan petugas masuk ke rumah tanpa surat perintah pengadilan.

Presiden Donald Trump sendiri menyatakan telah menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk tidak melakukan intervensi dalam protes di kota-kota yang dipimpin Demokrat, kecuali ada permintaan bantuan resmi dari pejabat lokal. (CNN/Z-2)