Unilateralisme Global Tingkatkan Risiko Konflik, Indonesia Perlu Perkuat Pertahanan dan Metadiplomasi

KEBIJAKAN luar negeri unilateralisme yang agresif dari Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump memicu keretakan tatanan global. Indonesia didesak untuk memperkuat kesiapan pertahanan nasional sekaligus mengedepankan diplomasi berbasis nilai guna menjaga stabilitas di tengah gejolak geopolitik yang kian tak menentu.

Dalam pernyataan yang mengejutkan publik dan komunitas internasional saat wawancara baru dengan New York Times, Trump mengatakan "Saya tidak membutuhkan hukum internasional" dan satu-satunya batasan kekuasaannya sebagai presiden AS adalah "moralitas saya sendiri, pikiran saya sendiri". 

Duta Besar RI untuk Austria merangkap PBB Ke-19 (2017-2021), Darmansjah Djumala, menyoroti dampak domino dari kebijakan sepihak AS ini. Menurutnya, tindakan Washington memberikan ‘lampu hijau’ bagi kekuatan regional lain, seperti Rusia dan Tiongkok, untuk bertindak serupa di kawasan masing-masing.

Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?

"Unilateralisme regional akan menghasilkan resultante berupa unilateralisme global. Semua negara kekuatan regional akan bertindak sepihak, melanggar pakem politik luar negeri yang sudah ada," ujar Darmansjah dalam acara Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk "Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang" di Jakarta, Jumat (30/1).

Menghadapi situasi ini, kata Darmansjah, Indonesia perlu mengedepankan soft diplomacy yang mengutamakan perundingan damai. Ia juga mengusulkan pendekatan metadiplomasi, yakni sebuah diplomasi yang melampaui kepentingan transaksional dan berpijak pada nilai moral serta etika.

Dalam hal ini, kata dia, Indonesia memiliki modal besar. Seperti semangat Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok, serta reputasi sebagai bangsa moderat dan toleran yang masih sangat relevan sebagai penyeimbang kekuatan besar.

Baca juga : Trump Puji Kepiawaian Diplomasi Prabowo Damaikan Timur Tengah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lespesssi), Rizal Darma Putra, menyatakan realitas politik internasional menunjukkan pergeseran ke arah personalistik. Ia mencatat bahwa pemimpin dunia saat ini, mulai dari Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Xi Jinping, cenderung mengambil keputusan berbasis faktor idiosinkratik atau kepribadian individu. Contoh ekstremnya, kata Rizal, adalah intervensi AS terhadap kepemimpinan di Venezuela.

Senada, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menekankan kembali prinsip klasik Si vis pacem, para bellum. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri dalam pertahanan (inclusive security) dan tidak boleh bergantung pada negara kuat mana pun.

"Kita memerlukan prinsip inclusive security di mana tidak boleh lagi ada negara yang mengandalkan pertahanannya ke negara yang lebih kuat, yang dengan kekuatannya memaksakan kehendak ke negara lain, seperti yang dilakukan AS terhadap Venezuela," tandas Teguh. (B-3)