Perang di Depan Mata, Akankah Amerika Serikat Serbu Iran?

KETEGANGAN antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran mencapai puncak baru di awal Januari 2026. Presiden AS Donald Trump menegaskan pertimbangan berbagai opsi terhadap Teheran, termasuk kemungkinan serangan militer, operasi siber, dan sanksi tambahan.

Trump menyatakan kepada wartawan, "Militer sedang mempertimbangkannya, dan kami sedang melihat beberapa opsi yang sangat kuat."

Selain itu, Trump mengumumkan kebijakan perdagangan agresif dengan memberlakukan tarif 25% bagi negara yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Iran.

Baca juga : Parlemen Iran Tantang Trump: Kami Beri Pelajaran yang tidak Terlupakan

Dalam unggahannya di Truth Social, ia menulis, "Negara mana pun yang tetap berbisnis dengan Republik Islam Iran wajib membayar tarif 25% atas seluruh aktivitas perdagangan yang mereka lakukan dengan Amerika Serikat."

Gedung Putih menegaskan diplomasi tetap menjadi pilihan utama, meski semua opsi, termasuk serangan udara, tetap ada di atas meja.

Di sisi Iran, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan kesiapannya menghadapi ancaman AS.

Baca juga : Trump Ancam Tarif Impor 25% bagi Negara Mitra Dagang Iran

"Para pejuang Iran siap memberikan pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan. Datanglah dan saksikan bagaimana seluruh kekuatan Anda di Timur Tengah akan hancur lebur," tegasnya, sebagaimana disiarkan IRIB pada Senin (12/1/2026).

Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menambahkan, "Republik Islam Iran tidak mencari perang tetapi sepenuhnya siap untuk perang. Kami juga siap untuk negosiasi tetapi negosiasi ini harus adil, dengan hak yang sama dan berdasarkan rasa saling menghormati."

Dipicu inflasi tinggi

Gelombang protes yang dipicu oleh inflasi tinggi dan pelemahan mata uang Rial telah berlangsung lebih dari dua pekan. HRANA melaporkan sedikitnya 544 tewas dan lebih dari 10.000 ditangkap, sementara pemerintah menanggapi dengan pemutusan akses internet dan peningkatan operasi keamanan.

Beberapa pejabat Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik "pengunjuk rasa bersenjata" yang menyerang fasilitas publik.

Selain demonstrasi anti-pemerintah, gelombang pro-pemerintah juga berlangsung, dengan warga mengibarkan bendera Iran sambil menolak intervensi asing dan mendesak pemerintah menyelesaikan krisis ekonomi.

Kementerian Intelijen Iran menyatakan, "273 pucuk senjata api telah diamankan dan 3 orang ditahan dalam operasi penyergapan terhadap sebuah truk kargo internasional."

PBB, Uni Eropa, dan sejumlah pemerintah Barat mengecam penindakan keras terhadap demonstran. Trump juga menyatakan telah berkomunikasi dengan tokoh oposisi Iran dan mempertimbangkan langkah pemulihan akses internet melalui layanan satelit Starlink.

Situasi ini menandai salah satu tantangan terbesar bagi rezim Iran sejak Revolusi Islam 1979, dengan risiko eskalasi yang signifikan di tengah tekanan domestik dan internasional. (Ant/Berbagai sumber/I-1)