Mengapa Trump Mengincar Greenland? Ini Alasannya

KETERTARIKAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland kembali mencuat dan memicu ketegangan diplomatik. Gedung Putih menyatakan tengah membahas kemungkinan tawaran untuk membeli wilayah Arktik tersebut.

Trump menegaskan, kepentingan utama AS atas Greenland berkaitan dengan keamanan nasional bukan persoalan ekonomi atau sumber daya alam.

Namun, sikap itu ditolak tegas oleh para pemimpin Greenland dan Denmark. Pemerintah Denmark, anggota NATO yang menaungi Greenland sebagai wilayah semiotonom, menyatakan pulau tersebut bukan untuk diperjualbelikan.

Baca juga : Aksi AS di Venezuela Bikin Singapura Pasang Kuda-Kuda

Greenland merupakan pulau terbesar di dunia yang bukan benua dan terletak di kawasan Arktik dengan luas sekitar 2,2 juta kilometer persegi.

Meski wilayahnya sangat luas, jumlah penduduknya hanya sekitar 56.000 jiwa yang mayoritas masyarakat adat Inuit. 

Secara geografis, posisinya berada di antara Amerika Utara dan Kutub Utara. Hal itu menjadikannya strategis bagi sistem peringatan dini serangan rudal serta pemantauan lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Baca juga : NATO Harus Bersiap Atasi Ambisi AS Kuasai Greenland

Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat telah memiliki kehadiran militer di Greenland. Pangkalan luar angkasa Pituffik hingga kini dioperasikan AS dan berfungsi memantau potensi ancaman rudal. Pada masa Perang Dingin, Washington bahkan sempat merencanakan penempatan senjata nuklir di pulau itu meski akhirnya dibatalkan karena kendala teknis dan keberatan Denmark.

Sekitar 80% wilayah Greenland tertutup lapisan es tebal, sehingga aktivitas penduduk terkonsentrasi di pesisir barat daya, termasuk di ibu kota Nuuk. Perekonomian lokal bertumpu pada sektor perikanan dan dukungan subsidi besar dari pemerintah Denmark.

Posisi Strategis dan Potensi Sumber Daya Alam

Dalam beberapa tahun terakhir, minat global terhadap potensi sumber daya alam Greenland meningkat, mulai dari mineral tanah jarang, uranium, hingga bijih besi.

Sejumlah kajian juga menyebut kemungkinan cadangan minyak dan gas yang signifikan, terutama jika pencairan es akibat pemanasan global membuat wilayah tersebut lebih mudah diakses.

Meski demikian, Trump berulang kali berdalih alasan utamanya bukanlah mineral. Dia menyebut Greenland penting bagi keamanan AS dan mengklaim kawasan tersebut dipenuhi aktivitas kapal Rusia dan Tiongkok.

Isu Greenland kembali menguat setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Trump menyebut berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen, yang menyebut gagasan penguasaan AS sebagai fantasi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menekankan pendekatan yang diinginkan Washington ialah pembelian, bukan invasi.

Upaya Trump kali ini bukan yang pertama. Pada 2019, saat menjabat pada periode pertamanya, ia juga pernah menawarkan pembelian Greenland dan langsung ditolak. Minat itu kembali dihidupkan tak lama setelah Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025.

Sejarah Greenland

Secara historis, Greenland berada di bawah kendali Denmark selama sekitar tiga abad, meski secara geografis merupakan bagian dari Amerika Utara. 

Setelah Perang Dunia II, kehadiran militer AS dipertegas melalui perjanjian pertahanan 1951 yang memberi Washington peran besar dalam menjaga wilayah tersebut.

Greenland kemudian menjadi bagian resmi Kerajaan Denmark pada 1953 sebelum memperoleh otonomi melalui referendum pada 1979. Denmark tetap memegang urusan luar negeri dan pertahanan sedangkan otoritas Greenland mengelola kebijakan domestik.

Reaksi Denmark

Ketegangan terbaru membuat Kopenhagen bereaksi keras. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan setiap upaya mengambil alih Greenland akan merusak hubungan transatlantik yang telah terjalin lama. 

Pernyataan bersama para pemimpin NATO menegaskan Greenland ialah milik rakyat setempat dan hanya Denmark serta Greenland yang berhak menentukan masa depan hubungan mereka. (Dhk/I-1)