RI Dinilai Lembek Hadapi Kebrutalan AS di Venezuela, Begini Respons Kemenlu

PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh pasukan militer 'Paman Sam'  pada awal Januari 2026.

Sikap "hati-hati" Jakarta memicu kritik tajam di dalam negeri, terutama di tengah isu adanya kepentingan negosiasi ekonomi. Ditanya mengenai hal tersebut, Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang menjawab: “Saya tidak ingin berspekulasi tentang itu.”

Yvonne menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap berpijak pada hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah lebih memilih untuk menyerukan deeskalasi dan dialog daripada menunjuk hidung pihak yang terlibat secara langsung.

Baca juga : Mantan Dubes Kritik Sikap RI soal Venezuela, Dinilai Takut ke AS

“Posisi Indonesia itu jelas dan berbasis prinsip. Kita menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap setiap tindakan yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan,” kata Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut dia, Indonesia meminta semua pihak untuk mengedepankan upaya deeskalasi, dialog, dan pelindungan warga sipil, karena fokus Indonesia harus tetap pada norma internasional, stabilitas, serta keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Venezuela.

Sebelumnya, Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengkritik pernyataan Kemenlu terkait serangan Amerika Serikat ke Venezuela yang dinilai terlalu umum dan tidak secara tegas menyebut peran Washington dalam insiden tersebut.

Baca juga : PBB Sangat Khawatir Dampak Penangkapan Nicolas Maduro oleh AS bagi Venezuela

"Saya heran membaca pernyataan @Kemlu_RI (tentang) Venezuela yg sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat. Sejak kapan kita sungkan/takut mengkritik kawan yg lakukan pelanggaran hukum internasional?' tulis Dino melalui akun media sosial X, 5 Januari lalu.

Dino yang juga mantan Wamenlu itu menegaskan, politik luar negeri bebas aktif tidak sekadar berarti menjaga hubungan baik dengan semua pihak, melainkan keberanian mengambil sikap ketika prinsip dasar dilanggar.

'Bebas aktif itu artinya BERANI berpendirian. Bermitra dgn AS, dan dgn negara manapun, tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yg mengorbankan hal2 yg prinsipil.' tulisnya lagi.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah bersiap untuk menandatangani dokumen akhir kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-AS bersama Presiden AS Donald Trump.

Kesepakatan ini dipandang sangat vital bagi perekonomian nasional. Saat ini, proses negosiasi telah memasuki fase akhir yang sangat menentukan. Tim negosiasi kedua negara dijadwalkan melakukan pengecekan draf akhir pada 12-19 Januari 2026. (Ant/I-1)