Ekspansi Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat Palestina Cetak Rekor

EKSPANSI permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina, mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada 2025. Koalisi sayap kanan Israel menyetujui jumlah permukiman dan proyek perumahan terbanyak. 

Menurut kelompok hak asasi manusia (HAM), ekspansi itu untuk menganeksasi wilayah tersebut dan menghalangi pembentukan negara Palestina. Pemantau permukiman Israel, Peace Now, menyatakan persetujuan yang dirampungkan sepanjang 2025 menandai percepatan yang dimulai sejak pemerintahan saat ini berkuasa, melampaui periode mana pun sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo pada 1993.

"(Ekspansi) ini tidak ada bandingannya dengan pemerintahan sebelumnya," kata Yonatan Mizrachi dari Tim Pemantau Permukiman Peace Now kepada Anadolu. Ia menilai tujuan pemerintah saat ini adalah mencegah solusi politik berbasis dua negara.

Baca juga : Israel Ingin Bangun Ribuan Hunian di Tepi Barat Ancam Jerusalem

Peace Now mencatat sebanyak 41 rencana permukiman ilegal disetujui pada 2025. Ini menjadikannya tahun dengan jumlah persetujuan permukiman terbanyak.

Angka tersebut mencakup permukiman baru serta legalisasi retroaktif pos-pos permukiman yang sebelumnya tidak berizin.

Pada Mei, Kabinet Keamanan Israel menyetujui pembangunan 22 permukiman ilegal baru di atas tanah Palestina di Tepi Barat. Ini merupakan ekspansi terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Baca juga : Lawan Hukum, Israel Terus Perluas Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Kebijakan tersebut mencakup pendirian kembali permukiman Homesh dan Sa-Nur yang dibongkar pada 2005 saat penarikan sepihak Israel dari Jalur Gaza.

Pada 21 Desember, Kabinet Keamanan Israel kembali menyetujui rencana legalisasi 19 permukiman tambahan di Tepi Barat, sebagian baru dibangun, dan sebagian lain merupakan pos lama yang kini diberi status resmi.

Mizrachi menyebut pemerintah bergerak cepat sejak awal masa jabatan dengan melegalkan 10 pos pada awal 2023 dan mengubah sembilan di antaranya menjadi permukiman.

Keberadaan pos permukiman bahkan ilegal menurut hukum Israel. Permukiman dianggap legal oleh Israel meskipun ilegal menurut hukum internasional.

Secara keseluruhan, 68 permukiman telah disetujui, dilegalkan, atau diinisiasi dalam tiga tahun terakhir. Menurut Mizrachi, hal tersebut menandakan bahwa proses ini berjalan dengan dukungan pemerintah serta berbagai otoritas perencanaan.

Menyebar di seluruh Tepi Barat

Ekspansi tersebut tersebar luas di seluruh Tepi Barat, termasuk wilayah yang sebelumnya tidak memiliki permukiman. Mizrachi mengatakan rencana pembangunan membentang dari selatan hingga utara, termasuk kawasan sekitar Jenin dan Hebron.

Pada awal 2023, terdapat sekitar 140 permukiman di Tepi Barat. Dengan persetujuan terbaru, jumlah tersebut meningkat menjadi 208. Jumlah pemukim Israel di Jerusalem Timur dan Tepi Barat kini sekitar 750.000 orang.

Perluasan juga dipercepat melalui persetujuan konstruksi. Peace Now menyebut otoritas Israel memajukan rencana pembangunan 28.163 rumah pemukim sepanjang 2025, angka tertinggi yang pernah tercatat.

Pada hari terakhir tahun 2025, otoritas menyetujui rencana kembalinya pemukim ke Sa-Nur dengan 126 unit rumah di lokasi yang dievakuasi pada 2005, seiring perubahan Undang-Undang Disengagement yang melonggarkan pembatasan kehadiran Israel di sebagian wilayah Tepi Barat utara.

Peace Now menilai persetujuan tersebut menandai kembalinya aktivitas permukiman jauh di dalam Tepi Barat utara, di kawasan Palestina berpenduduk padat yang sebelumnya tidak dihuni pemukim Israel.

Mizrachi mengatakan ekspansi permukiman menjadi inti strategi pemerintah untuk mencegah berdirinya negara Palestina tanpa deklarasi aneksasi formal.

Ia menyebut langkah-langkah birokratis, pembangunan permukiman, dan pengembangan Tepi Barat meningkatkan jumlah pemukim Israel sehingga evakuasi menjadi semakin sulit.

Tekanan dari gerakan pemukim juga dinilai mendorong aneksasi secara de facto, meskipun pemerintah menghindari deklarasi resmi karena tekanan internasional dan Amerika Serikat.

Juru bicara B'Tselem, Yair Dvir, mengatakan dorongan permukiman disertai dengan pemindahan paksa warga Palestina.

Ia menuding Israel terus memajukan pembersihan etnis melalui pembangunan dan legalisasi retroaktif permukiman serta pengusiran komunitas Palestina dan pengambilalihan lahan secara paksa.

Menatap 2026, Mizrachi memperkirakan ekspansi akan berlanjut pada tahun pemilu di Israel. Ia menyebut sejak Oktober 2023, puluhan komunitas Palestina terpaksa mengungsi akibat kekerasan pemukim, yang kerap bermula dari pendirian pos ilegal di dekat permukiman Palestina.

Menurutnya, alih-alih menuju solusi politik melalui penarikan dari Tepi Barat, situasi justru semakin memburuk. (Ant/I-2)