AS Desak Tiongkok Hentikan Tekanan Militer terhadap Taiwan

AMERIKA Serikat (AS) secara resmi mendesak Tiongkok untuk segera menghentikan tekanan militer terhadap Taiwan. Langkah ini diambil Washington menyusul kekhawatiran yang disuarakan oleh Jepang dan sejumlah negara Barat terkait meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan pascalatihan militer skala besar yang digelar Beijing selama dua hari terakhir.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Thomas Pigott, menegaskan bahwa aktivitas militer dan retorika Tiongkok terhadap Taiwan serta negara-negara lain di kawasan hanya akan meningkatkan ketegangan secara tidak perlu.

"Kami mendesak Beijing untuk menahan diri, menghentikan tekanan militernya terhadap Taiwan, dan sebaliknya terlibat dalam dialog yang bermakna," ujar Pigott dalam pernyataan resminya, Kamis (1/1).

Baca juga : Trump Minta PM Jepang tak Provokasi Tiongkok soal Taiwan

Pigott menambahkan bahwa AS tetap mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut serta menentang segala bentuk perubahan status quo secara sepihak, baik melalui kekerasan maupun paksaan. Pernyataan ini merupakan respons publik pertama dari pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap latihan militer Tiongkok bertajuk "Justice Mission 2025".

Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Selandia Baru, dan Uni Eropa semuanya menyuarakan keprihatinab atas litihan militer tersebut sebelum AS.

Sikap Trump 

Meski Departemen Luar Negeri mengeluarkan teguran keras, pendekatan Presiden Donald Trump dinilai lebih lunak dibandingkan pendahulunya. Trump, yang dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing pada April mendatang untuk bertemu Xi Jinping, cenderung meredam kekhawatiran akan adanya invasi.

Baca juga : Telepon Hangat Xi-Trump Diperumit Taiwan, Siapa Sebenarnya yang Menggerakkan Bidak?

"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Xi. Saya tidak yakin dia akan melakukannya (invasi)," ujar Trump saat ditanya mengenai latihan militer tersebut. Ia bahkan menyebut latihan angkatan laut di wilayah tersebut adalah hal yang lumrah selama dua dekade terakhir.

Sikap hati-hati Gedung Putih ini diduga berkaitan dengan upaya Washington mengamankan kesepakatan dagang luas dengan Tiongkok, meskipun secara hukum AS tetap terikat untuk menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan.

Respons Taiwan, Klaim Tiongkok

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dalam pidato Tahun Baru di Taipei, menyatakan tekadnya untuk memperkuat kedaulatan dan pertahanan pulau tersebut. Ia menyebut tahun 2026 sebagai tahun yang krusial bagi Taiwan dalam menghadapi tekanan Beijing yang kian nyata.

"Sebagai presiden, posisi saya jelas, untuk membela kedaulatan nasional dan meningkatkan ketahanan pertahanan masyarakat secara menyeluruh," tegas Lai.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Tiongkok melalui juru bicara Zhang Xiaogang, menyatakan bahwa latihan tersebut sepenuhnya sah dan diperlukan untuk meredam aktivitas separatis 'kemerdekaan Taiwan'. Latihan "Justice Mission 2025" tersebut tercatat sebagai yang paling provokatif, di mana 10 dari 27 roket yang ditembakkan mendarat di zona tambahan 24 mil laut Taiwan.

Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, menyambut baik dukungan AS dan menyatakan kesiapan Taipei untuk terus bekerja sama dengan negara-negara demokratis guna mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan. (Japan Times/B-3)