Trinidad dan Tobago di Pusaran Konflik Trump-Maduro

WARGA yang tinggal di sekitar bandara baru kawasan pesisir Crown Point, Tobago, menghabiskan hari-hari terakhir November dengan deru memekakkan telinga dari pesawat-pesawat militer Amerika Serikat (AS) berukuran besar. Menurut warga setempat, pesawat-pesawat itu tiba larut malam.

The New York Times melaporkan, kemarin, bahwa pada 28 November sejumlah penduduk terbangun dan melihat perangkat besar dengan mesin berputar yang tidak dikenal. Sebagian warga mengira benda itu ialah bom. Yang lain khawatir alat itu memancarkan radiasi.

Belakangan terungkap bahwa perangkat tersebut yaitu sistem radar bergerak canggih bernama G/ATOR, singkatan dari Ground/Air Task-Oriented Radar, milik Korps Marinir AS dengan nilai puluhan juta dolar. Upaya membawa peralatan militer Amerika ke Trinidad dan Tobago, hanya beberapa hari setelah kunjungan Kepala Staf Gabungan AS, memicu perdebatan sengit mengenai sejauh mana keterlibatan Trinidad dalam konflik yang kian memanas antara pemerintahan Trump dan Venezuela.

Baca juga : AS Sita Kapal Venezuela, Kuba dan Iran Protes Keras

Pulau Tobago, dengan populasi sekitar 60.000 jiwa, terletak sekitar 113 kilometer dari Venezuela dan berada di lepas pantai utara Trinidad. Perdana Menteri Trinidad dan Tobago, Kamla Persad-Bissessar, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap serangan mematikan AS terhadap kapal-kapal di dekat Venezuela, memberikan penjelasan berubah-ubah mengenai alasan kehadiran pasukan AS. 

Pengawasan nasional

Para pengkritik menilai pemerintah Trinidad, demi meraih dukungan Presiden Trump, justru menempatkan negaranya dalam risiko. Pada Senin (15/12), pemerintah Trinidad mengumumkan bahwa mereka mengizinkan militer AS menggunakan bandara-bandara di negaranya. 

Tak lama kemudian, Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello menuduh Trinidad membantu AS dalam penyitaan kapal tanker minyak Venezuela pekan sebelumnya. Pemimpin Trinidad dituding meluncurkan agenda permusuhan terhadap Venezuela, termasuk pemasangan radar militer AS untuk pengepungan terhadap kapal-kapal yang mengangkut minyak Venezuela.

Baca juga : Hasrat Trump Serang Venezuela Jatuhkan Maduro Maju Mundur

Persad-Bissessar menyatakan bahwa radar itu meningkatkan kemampuan pengawasan nasional dan memberikan lapisan perlindungan lebih unggul. Namun, ia tidak menjelaskan yang diterima negaranya sebagai imbalan atas izin penempatan radar tersebut.

Radar bergerak itu menjadi bagian dari peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Karibia, seiring operasi militer pemerintahan Trump yang semakin intensif dalam menekan Venezuela. Seiring meningkatnya tekanan Washington terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, para analis menilai Trinidad dan Tobago telah mengambil posisi berpihak.

"Saya sangat yakin bahwa kita telah terlibat dalam sesuatu yang seharusnya tidak kita ikuti," kata Ancil Dennis, tokoh oposisi dan mantan senator dari Tobago. Baik AS maupun Trinidad menyatakan bahwa radar tersebut dimaksudkan untuk memerangi perdagangan narkoba. 

Ancaman udara

Namun G/ATOR, salah satu dari sekitar 60 unit yang dibeli Angkatan Udara dan Korps Marinir AS dari kontraktor pertahanan Northrop Grumman dalam kontrak senilai sekitar US$1,5 miliar, dirancang untuk mendeteksi ancaman udara seperti pesawat dan rudal. Sebagian besar penyelundupan narkoba di Karibia berlangsung melalui jalur laut dan sistem radar ini tidak dirancang untuk fungsi maritim. Ini dikonfirmasi pihak Northrop Grumman dalam wawancara.

"Mereka membantu kami dalam hal yang berkaitan dengan bandara. Mereka membantu kami dengan sedikit perbaikan jalan," kata Persad-Bissessar kepada wartawan pada 26 November saat pertama kali ditanya mengenai keberadaan jet militer AS di Tobago. 

"Marinir ada di sini. Mereka berlatih dengan orang-orang kami. Hanya itu intinya. Tidak ada pasukan militer dalam arti sebenarnya, mereka tidak berada di sini di lapangan. Kami tidak akan melancarkan kampanye apa pun terhadap Venezuela," tambahnya.

Namun setelah foto radar tersebut beredar luas, Persad-Bissessar dalam pernyataan pada 3 Desember menyatakan bahwa sistem radar itu membantu dalam mendeteksi aktivitas pelanggaran sanksi minyak mentah Venezuela dan para penyelundup yang melakukan pengiriman narkotika, senjata api, amunisi, dan migran ke negara mereka dari Venezuela.

Pada hari berikutnya, kepolisian Trinidad mengumumkan penyitaan 1.560 kilogram ganja senilai sekitar US$25 juta di wilayah rawa-rawa di barat laut. Menurut mereka, ini merupakan hasil dari penggunaan radar baru tersebut.

Konflik bersenjata

Namun para pakar tetap meragukan klaim tersebut. Radar itu bukan perangkat penegakan hukum.

Menurut situs resmi Northrop Grumman, dalam satu kali pemindaian G/ATOR dapat memberikan data yang diperlukan bagi sistem pertahanan udara untuk menghancurkan ancaman seperti rudal jelajah, rudal hipersonik, rudal balistik, pesawat berawak dan nirawak. Radar tersebut juga mampu menentukan sumber tembakan musuh.

"Perangkat itu tidak dirancang untuk melacak target laut atau darat," kata seorang eksekutif Northrop Grumman yang meminta anonimitas karena sensitivitas isu ini. Ia menegaskan bahwa fungsi utama radar mengidentifikasi dan membantu menghancurkan target.

Mantan komandan Penjaga Pantai Trinidad yang kini memimpin partai oposisi kecil, Norman Dindial, menilai penjelasan pemerintah tidak meyakinkan. Menurutnya, radar tersebut jelas memperkuat posisi AS jika terjadi konflik bersenjata dengan Venezuela.

Radar itu, katanya, akan menjadi target militer yang sah jika perang pecah antara kedua negara. "Radar itu khusus untuk mencegat target udara," ujar Dindial. "Kita tahu itu bukan untuk narkoba," ucapnya. 

Persetujuan Trinidad

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa kurang dari 10% narkoba yang disita di kawasan tersebut antara 2018 hingga 2021 diangkut melalui jalur udara. Komando Selatan AS menyatakan bahwa kartel narkoba menggunakan berbagai metode, termasuk pesawat, untuk menyelundupkan narkotika, tetapi menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Dalam pernyataannya, Komando Selatan mengonfirmasi bahwa Korps Marinir mengirimkan radar tersebut dengan persetujuan pemerintah Trinidad. Perangkat itu mendukung pasukan militer AS yang dikerahkan ke Karibia untuk mengganggu perdagangan narkoba ilegal dan melindungi tanah air.

Penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, Mark F. Cancian, mengatakan radar tersebut dapat membantu mengarahkan operasi militer Amerika. "Dengan demikian, radar ini tidak dapat membantu upaya pemberantasan narkoba terhadap kapal, tetapi dapat mendeteksi pesawat Venezuela yang keluar," katanya.

Kepala Staf Gabungan AS Dan Caine bertemu dengan Persad-Bissessar di Port of Spain pada 25 November, beberapa hari sebelum radar dipasang.

Pada akhir Oktober, kapal perusak rudal berpemandu USS Gravely berlabuh di Port of Spain bersama Unit Ekspedisi Marinir ke-22. Selama November, setidaknya tujuh pesawat militer AS, termasuk pesawat angkut C-17 dan Super Hercules, tercatat mendarat di Tobago berdasarkan data pelacak penerbangan sumber terbuka.

Latihan gabungan 

Sekitar 350 marinir juga berada di Trinidad bulan itu untuk mengikuti latihan gabungan dengan Angkatan Pertahanan Trinidad dan Tobago.

"Pemerintah tidak ingin secara vokal mengumumkan dukungan sebenarnya untuk perubahan rezim di Venezuela," kata Pearce Robinson, jurnalis dan aktivis independen Trinidad, yang pertama kali mempublikasikan gambar radar tersebut. "Sejujurnya, semua yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini mengarah ke sana," lanjutnya.

Pemerintah Grenada, negara Karibia lain, mengumumkan pada Oktober bahwa mereka tengah mempertimbangkan permintaan AS untuk menempatkan radar serupa. Namun, perdana menterinya menyatakan kepada parlemen bahwa pemberian izin tersebut kemungkinan tidak sah.

Hingga kini, Perdana Menteri Trinidad belum menjelaskan secara terbuka manfaat konkret yang diperoleh negaranya dari kerja sama dengan pemerintahan Trump. Trinidad telah lama mengajukan permohonan izin untuk mengebor ladang gas di perairan dangkal Venezuela, dekat perbatasan maritim kedua negara.

"Persetujuan terhadap radar itu memperkuat hubungan militer kedua negara," kata Brian Fonseca, direktur Institut Kebijakan Publik Jack D. Gordon di Universitas Internasional Florida.

"Kesepakatan ini menciptakan pengaruh diplomatik dan politik bagi Trinidad dan Tobago," tegas Fonseca. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut memberi pemerintah poin niat baik yang dapat dimanfaatkan dalam hubungan selanjutnya dengan Washington. (I-2)