Presiden Libanon Tegaskan tidak Mau Berperang dengan Israel

PRESIDEN Libanon Joseph Aoun menegaskan negaranya tidak menginginkan konflik baru dengan Israel. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan delegasi Dewan Keamanan PBB di Beirut, Jumat (5/12) waktu setempat.

Sikap tersebut muncul hanya beberapa hari setelah perwakilan sipil dari Libanon dan Israel, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, duduk bersama dalam pembahasan mekanisme gencatan senjata. 

Menurut keterangan resmi kepresidenan, Aoun menyampaikan bahwa rakyat Libanon enggan terlibat konflik.

Baca juga : Dua Tahun Kosong, Kursi Kepresidenan Libanon Akhirnya Dihuni Joseph Aoun

"Rakyat tidak ingin kembali berperang, mereka sudah cukup menderita dan tidak ada jalan untuk kembali," ujar Aoun.

Dia menekankan komitmen pemerintah Libanon untuk mengutamakan perdamaian sekaligus menata ulang keamanan domestik, termasuk upaya melucuti senjata kelompok-kelompok bersenjata non-negara.

Aoun meminta dukungan internasional bagi Angkatan Bersenjata Libanon (LAF) yang tengah menjalankan rencana pemerintah untuk menertibkan kelompok bersenjata. Tahap pertama program tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. 

Baca juga : Presiden Libanon Kecam Serangan Israel di Beirut Selatan

"Angkatan bersenjata Libanon akan menjalankan perannya secara penuh. Masyarakat internasional harus memberikan dukungan dan bantuan,” tegasnya. 

Meski pemerintah menegaskan jalur diplomasi, pimpinan Hizbollah Naim Qassem kembali menolak rencana pelucutan senjata. 

Dalam pidato televisi pada hari yang sama, Qassem Hizbullah mengingatkan konsesi semacam itu tidak akan mengubah posisi musuh dan juga tidak akan menghentikan agresi atau pendudukan.

“Kami menganggap langkah ini sebagai kesalahan tambahan di atas keputusan keliru,” katanya, merujuk pada keputusan pemerintah pada Agustus yang menugaskan LAF melucuti Hizbollah.

Gencatan senjata November 2024 seharusnya mengakhiri lebih dari setahun ketegangan antara Israel dan Hizbollah. Namun, Israel masih melakukan serangan di wilayah Libanon selatan serta mempertahankan pasukan di lima area strategis di kawasan tersebut.

Situasi inilah yang mendorong pemerintah Libanon menggandeng PBB untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel.

Pemerintah Libanon kembali menekankan perlunya mendesak Israel agar menjalankan gencatan senjata dan menarik pasukannya. Libanon berharap adanya tekanan yang lebih kuat dari Dewan Keamanan PBB.

Delegasi Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mengunjungi Damaskus dan melanjutkan kunjungan ke Beirut pada. Mereka dijadwalkan meninjau wilayah perbatasan selatan Libanon didampingi utusan Amerika Serikat (AS) Morgan Ortagus. (AFP/Z-1)