Umrah Terganggu Eskalasi Konflik di Timur Tengah, Asphirasi Butuh Sikap Tegas Pemerintah

ALIANSI Penyelenggara Haji dan Umrah Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) menyatakan belum ada keputusan resmi penundaan keberangkatan jemaah umrah yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia setelah konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat dan Israel.

" Asphirasi tentu berkepentingan. Namun wacana penundaan masih samar, seiring  situasi geopolitik kawasan Timur Tengah yang menimbulkan ketidakpastian serius bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan jemaah," tegas Sekjen Asphirasi, Reno Anugrah Andriyani kepada wartawan di Solo, Senin (2/3/2026).

Menurut dia, sampai hari ini seluruh penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines masih beroperasi normal dan sesuai jadwal.

Baca juga : Tiongkok Desak AS Hentikan Serangan ke Iran

Dia beberkan, per hari ini, seluruh maskapai direct flight masih on schedule dan tetap berangkat. Beberapa PPIU masih memberangkatkan jamaah karena pesawat tetap terbang, visa sudah terbit, hotel sudah tersedia, dan tidak ada pembatasan resmi penerbangan ke Arab Saudi.

" Memang  rute direct flight ini tidak melintasi wilayah konflik,” tukas dia.

Yang jelaa, lanjut Retno, Asphirasi mencatat adanya dampak signifikan terhadap penerbangan transit, yang menyebabkan kerugian besar bagi PPIU serta ketidakpastian bagi jamaah.

Baca juga : Majelis Ahli Iran Gelar Pemilihan Pemimpin Tertinggi Pengganti Ali Khamenei

Dia tuturkan, saat ini terdapat jemaah yang masih berada di Arab Saudi dan mengalami kendala kepulangan karena maskapai transit yang digunakan membatalkan penerbangannya. 

" Di sisi lain, ada pula jemaah yang seluruh persiapannya seperti visa, hotel, handling sudah komplit, namun tidak dapat berangkat karena tiket transit seperti Qatar Airways, Emirates, Etihad, Scoot, dan maskapai transit lainnya mengalami pembatalan maupun suspensi penerbangan,” imbuh dia lagi.

Pemilik  Biro Umroh ,Hajar Aswad Mubaroq itu menegaskan pentingnya kejelasan langkah konkret dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia apabila nantinya keputusan penundaan benar-benar diambil, agar tidak menimbulkan gelombang kerugian yang lebih besar.

Asphirasi mendorong agar apabila ada penundaan ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh RI, sebaiknya disertai kebijakan mitigasi yang jelas dan terukur.

" Ya tentunya ada kebijakan pembatalan atau penjadwalan ulang visa tanpa penalti, refund atau reschedule hotel dan transportasi, serta relaksasi layanan Mashaaer, Masar, dan Nusuk,” tandas Retno sekali lagi.

Dia tegaskan kondisi saat ini tergolong force majeure, namun pada praktiknya asuransi perjalanan tidak meng-cover risiko geopolitik, sehingga potensi kerugian sepenuhnya berada di pihak PPIU.

Situasi sekarang ini, dicermati berbeda dengan masa pandemi COVID-19, ketika penutupan dilakukan langsung oleh pemerintah Arab Saudi sehingga terdapat kebijakan khusus dan relaksasi kontrak.

Ia mengatakan Arab Saudi tidak menutup umrah dan penerbangan langsung masih berjalan. Tetapi wacana penundaan datang dari dalam negeri. Oleh karena itu menurutnya perlu skema perlindungan yang adil bagi PPIU dan jamaah.

Karena itu, Asphirasi  meminta pemerintah hadir dan memastikan perlindungan menyeluruh terhadap jamaah Indonesia, baik yang saat ini masih berada di Arab Saudi maupun yang tertahan keberangkatannya akibat pembatalan penerbangan transit. (H-4)