Panglima Angkatan Darat Sudan Tolak Proposal Gencatan Senjata, Tuding Peran UEA

PANGLIMA Angkatan Darat Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pada Minggu (23/11) menolak proposal baru AS yang diajukan oleh penasihat Gedung Putih, Massad Boulos, dan menyebutnya sebagai "dokumen terburuk" yang diajukan hingga saat ini karena menuntut pembubaran badan-badan keamanan negara sementara membiarkan pasukan paramiliter tetap utuh.

Al-Burhan menolak rencana gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) dan mediator lainnya karena keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA).

Abdel Fattah al-Burhan mengatakan kepada para komandan militer senior dan pejabat keamanan dalam pidato yang dirilis oleh kantornya pada Minggu malam bahwa proposal gencatan senjata yang diajukan bulan ini oleh "Quad"—grup moderator yang beranggotakan AS, UEA, Arab Saudi, dan Mesir--adalah yang terburuk sejauh ini.

Baca juga : RSF Kuasai Kota El-Fasher, Titik Balik Perang Saudara di Sudan

Kritik tersebut menunjukkan bahwa perang saudara yang sengit antara tentara yang bersekutu dengan pemerintah dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) akan terus berlanjut. Bentrokan bersenjata telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan 14 juta orang atau lebih mengungsi, dan memicu krisis kemanusiaan.

Al-Burhan menyebut proposal tersebut tidak dapat diterima, dengan menegaskan bahwa proposal tersebut “secara efektif menghilangkan keberadaan angkatan bersenjata dan ... pembubaran semua badan keamanan" sementara "mempertahankan milisi pemberontak di posisinya".

Ia mengatakan Sudan menuntut RSF untuk mundur dan dibatasi di wilayah-wilayah tertentu sebagai bagian dari potensi gencatan senjata.

Baca juga : Pertempuran Sudan Berlanjut di Tengah Gencatan Senjata

Peran UEA dipertanyakan Al-Burhan menegaskan kembali bahwa Sudan menganggap Quad kurang kredibel karena peran UEA. "Seluruh dunia telah menyaksikan dukungan UEA bagi pemberontak terhadap negara Sudan," ujarnya. "Jika mediasi berlanjut ke arah ini, kami akan menganggapnya sebagai mediasi yang bias."

UEA secara luas dituduh mempersenjatai dan mendanai RSF dan membantu memperpanjang konflik untuk memajukan kepentingan regionalnya sendiri dan mendapatkan akses ke emas dan mineral Sudan lainnya.

"Kami bukan penghasut perang, dan kami tidak menolak perdamaian," kata al-Burhan, "tetapi tidak seorang pun dapat mengancam kami atau mendikte persyaratan."

Al-Burhan juga mengecam AS, dengan menunjuk Massad Boulos, pengusaha kelahiran Libanon yang bertindak sebagai penasihat senior urusan regional untuk Presiden Donald Trump, atas perannya dalam proposal tersebut.

Ia menyebut Boulos dapat menjadi hambatan bagi perdamaian karena tuduhan utusan AS bahwa militer menghalangi bantuan kemanusiaan dan menggunakan senjata kimia.

Namun, ia memuji Presiden AS Donald Trump dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, yang mengangkat isu perang Sudan dalam kunjungannya ke Washington pekan lalu dan menyerukan upaya serius untuk mengakhirinya.

Konsekuensi kemanusiaan yang dahsyat

RSF mengatakan bulan ini bahwa mereka telah menyetujui proposal Quad karena proposal tersebut mengatasi konsekuensi kemanusiaan yang dahsyat dari perang tersebut. Proposal tersebut merencanakan gencatan senjata selama tiga bulan yang dapat membuka jalan bagi solusi politik yang langgeng.

Rencana perdamaian juga akan membentuk pemerintahan sipil baru di negara tempat para komandan militer yang berkuasa mengambil alih kekuasaan setelah beberapa kudeta.

Namun, RSF terus mengamuk di wilayah Darfur, Sudan barat, yang telah mereka kuasai sepenuhnya setelah mengusir tentara dari kota el-Fasher bulan lalu.

Sementara itu, citra satelit dari kota tersebut menunjukkan para pejuang RSF membakar dan mengubur mayat dalam jumlah besar, tampaknya untuk menyembunyikan bukti pembunuhan massal.

Ribuan orang masih hilang setelah melarikan diri dari wilayah tersebut, sementara organisasi internasional dan saksi mata melaporkan pemerkosaan massal.

Tentara dan RSF masih terlibat dalam pertempuran sporadis di beberapa wilayah Kordofan di Sudan tengah.

RSF pada Sabtu lalu kembali menyatakan akan segera mengambil alih kota strategis Babnusa di Kordofan Barat dari Divisi ke-22 tentara.

Sudan jatuh ke kekacauan pada April 2023 ketika perebutan kekuasaan antara militer dan RSF meletus menjadi pertempuran terbuka di ibu kota, Khartoum, dan di tempat-tempat lain di negara itu.

Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 40.000 orang, menurut data PBB, tetapi kelompok-kelompok bantuan mengatakan angka tersebut belum menggambarkan situasi sesungguhnya yang bisa jadi jauh lebih tinggi.

PBB mengatakan perang tersebut telah menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dunia karena jutaan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan sebagian wilayah negara tersebut dilanda kelaparan. (Al-Jazeera/Sudan Tribune/B-3)