Tiongkok Kuasai Mineral Langka Tanzania, Australia dan Barat Waspada

UPAYA bertahun-tahun membangun rantai pasok mineral langka yang bebas dari pengaruh Tiongkok runtuh dalam hitungan minggu. Proyek tambang di Tanzania yang semula digadang-gadang sebagai kunci bagi Barat akhirnya resmi jatuh ke tangan raksasa Beijing yang menegaskan kembali dominasi Negeri Tirai Bambu itu atas mineral kritis dunia.

Menurut Benchmark Mineral Intelligence, seperti dilaporkan Wall Street Journal, kemarin, penjualan perusahaan Australia Peak Rare Earths, yang sudah lama mengincar Tanzania, kepada Tiongkok pada awal musim gugur lalu diprediksi membuat Beijing menguasai seluruh pasokan mineral langka dari Tanzania pada 2029. 

Negara Afrika itu kini menjadi salah satu sumber baru terpenting. Situasi itu disebut sejumlah pihak mirip dengan dominasi Tiongkok atas produksi kobalt di Republik Demokratik Kongo.

Baca juga : Perusahaan Tiongkok Dituding Gandeng Geng Kriminal Banjiri Sabu di Asia

"Ini kekalahan strategis yang sangat besar. Ini memperluas kekuatan pasar (Tiongkok) dan memberi mereka ruang lebih besar untuk mengguncang pasar yang sebenarnya sudah rapuh," ujar Gracelin Baskaran, analis mineral kritis dari Center for Strategic and International Studies.

Sejak Tiongkok mulai membatasi ekspor logam tanah jarang awal tahun ini, negara-negara Barat sibuk mencari cadangan yang bisa segera digarap. Namun, mereka mendapati banyak deposit paling prospektif sudah diborong perusahaan Tiongkok.

Deposit terbaik

Pada 2010, Peak Rare Earths menemukan salah satu deposit terbaik di Tanzania. Mereka berniat mengolah mineral itu di Inggris, membangun rantai produksi penuh di luar Asia, bukan mengirim bijih mentah ke Tiongkok.

Baca juga : Tiongkok Tangguhkan Pembatasan Ekspor Mineral Langka ke AS Setahun

Namun, saat itu Tiongkok telah menguasai sebagian besar tambang logam jarang dunia. Ekspor besar-besaran dari Beijing menekan harga global yang membuat perusahaan Barat tak mampu menarik pendanaan untuk membuka tambang baru. Proyek-proyek pun mandek bertahun-tahun.

Pada 2019, CEO Peak saat itu, Rocky Smith, meminta dukungan pemerintah asing untuk mengembangkan tambang Tanzania. Kesempatannya terbuka ketika pemerintahan Trump sedang bertarung dalam perang dagang dengan Beijing.

Smith sempat mendapat surat minat dari Overseas Private Investment Corporation, lembaga pendanaan pemerintah AS untuk proyek di negara berkembang. Namun Presiden Tanzania ketika itu, John Magufuli, menolak proyek tambang asing yang membuat AS mengurungkan dukungan. Pemerintah negara lain juga enggan terlibat.

Baca juga: AS Desak Argentina Usir Tiongkok

Setelah Magufuli meninggal pada 2021 dan digantikan Samia Suluhu Hassan yang lebih terbuka pada investasi asing, harapan kembali muncul. Hanya, investor utama Peak mulai kehilangan kesabaran. 

Pada 2022, firma ekuitas swasta Inggris, Appian Capital Advisory, menjual 20% sahamnya kepada Shenghe Resources, perusahaan mineral langka besar yang sebagian dimiliki Tiongkok dan aktif membeli deposit prospektif di Tanzania dari perusahaan Barat. Appian mengaku berulang kali gagal mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah Inggris.

Baca juga: Tangkis Sanksi AS, Diam-Diam Tiongkok Beli Minyak Iran

Tanpa dukungan

"Padahal ini bisa menjadi pemasok mineral langka utama bagi Inggris dan Eropa. Akan tetapi, sama sekali tidak ada dukungan," kata CEO Appian, Michael Scherb. 

Peak kemudian menunjuk Bardin Davis, eksekutif internal yang berlatar belakang perbankan, sebagai CEO, dan mengganti ketua perusahaan. Tak lama setelah itu, Peak meneken kesepakatan yang memberi Shenghe hak atas 75% hingga 100% produksi tambang selama tujuh tahun serta satu kursi direksi.

Setelah Shenghe masuk sebagai pemegang saham, banyak pemerintah Barat menganggap Peak sudah berada dalam orbit Tiongkok. Hal itu membuat mereka semakin kesulitan memperoleh pendanaan resmi dari Barat. Sedangkan pemerintah Tanzania menuntut kemajuan nyata atau izin tambang mereka bisa dicabut.

Baca juga: Militer Hamas dan Hizbullah Versus Israel bak Daud Lawan Goliat

Peak pun mencari mitra atau pembeli di seluruh dunia. Hasilnya, hanya satu penawaran masuk yaitu dari Shenghe. Pada 2024, Peak akhirnya menyatakan akan bermitra dengan Shenghe untuk mengembangkan tambang.

Kemudian Trump menjatuhkan tarif besar terhadap Tiongkok. Beijing membalas dengan aturan ekspor baru yang memperketat aliran mineral langka global dan memukul industri Barat yang bergantung pada bahan tersebut untuk mobil, drone, dan mesin jet.

Peak kemudian membatalkan rencana kerja sama itu dengan alasan perkembangan geopolitik dan regulasi. Aturan Tiongkok yang membatasi ekspor teknologi pengolahan membuat kolaborasi Australia-Tiongkok mustahil terlaksana.

Baca juga: Laporan Rahasia AS Temukan Ratusan Potensi Pelanggaran HAM oleh Israel

Menurut S&P Global Market Intelligence, Shenghe melangkah lebih jauh dengan penawaran membeli seluruh Peak dengan harga premium delapan kali lipat di atas rata-rata akuisisi perusahaan tambang dan logam. Shenghe menyebut tambang itu sebagai proyek belum tergarap dan terbaik di dunia.

Kini prioritas

Peluang terakhir untuk mempertahankan kepemilikan Barat muncul ketika perusahaan ekuitas swasta AS, General Innovation Capital Partners, mengajukan tawaran lebih tinggi. Mantan anggota Kongres AS, Mike Gallagher, yang terkenal keras terhadap Tiongkok, menjadi penasihat senior perusahaan itu.

Namun, rekam jejak mereka dalam pertambangan mineral kritis dinilai terbatas yang berpotensi menjadi masalah bagi regulator Tanzania. Peak menolak penawaran tersebut karena terikat klausul eksklusivitas dengan Shenghe yang menimbulkan potensi denda besar.

Baca juga: Sederet Fakta tentang Senjata Nuklir Tiongkok yang Dimodernisasi

Para pemegang saham akhirnya menerima nilai empat kali lipat harga saham sebelum pengumuman. Peak resmi dikeluarkan dari bursa Australia pada Oktober. Shenghe pun kini menguasai salah satu deposit mineral langka terbaik di dunia.

"Tiongkok memandang ini dalam jangka panjang dan uang bukan masalah bagi mereka," kata Smith yang memimpin Peak sampai 2020.

Menghambat laju perusahaan Tiongkok yang didukung negara dalam membeli tambang strategis kini menjadi prioritas mendesak negara-negara Barat. Setelah akuisisi Shenghe, AS dan Australia sepakat memperkuat mekanisme pengawasan penjualan aset mineral kritis demi alasan keamanan nasional. (I-2)