6 Tewas dalam Serangan Militer AS di Pasifik Timur

MILITER Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkotika di wilayah Pasifik Timur pada Minggu (10/11). Serangan tersebut menewaskan enam orang, menurut keterangan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Dalam pernyataannya di platform X, Hegseth mengatakan militer AS melancarkan dua serangan mematikan terhadap dua kapal terpisah yang “dioperasikan oleh organisasi teroris yang telah ditetapkan.” Ia tidak mengungkapkan secara spesifik organisasi apa yang diyakini mengoperasikan kapal tersebut.

“Kapal-kapal ini, berdasarkan informasi intelijen kami, diketahui terkait dengan penyelundupan narkotika ilegal, membawa muatan narkoba, dan berlayar di jalur perdagangan narkotika yang dikenal di Pasifik Timur,” tulis Hegseth.

Baca juga : 3 Tewas Saat AS Lakukan Serangan Kedua ke Kapal Diduga Penyelundup Narkoba dari Venezuela

Serangan terbaru ini merupakan bagian dari kampanye militer yang, menurut Washington, bertujuan menekan arus masuk narkotika ke Amerika Serikat. Sejak operasi dimulai, militer AS telah melancarkan 19 serangan yang menewaskan 76 orang dan menghancurkan 20 kapal.

Dari seluruh serangan tersebut, hanya tiga orang yang dilaporkan selamat. Dua di antaranya sempat ditahan Angkatan Laut AS sebelum dipulangkan ke negara asal, sementara satu lainnya dinyatakan hilang dan diduga tewas setelah pencarian oleh Angkatan Laut Meksiko tidak membuahkan hasil.

Dalam sejumlah pengarahan kepada Kongres, termasuk pekan lalu, pejabat pemerintahan mengakui mereka tidak selalu mengetahui identitas orang-orang di atas kapal sebelum serangan dilakukan. Operasi, kata mereka, didasarkan pada intelijen yang mengaitkan kapal dengan kartel atau organisasi kriminal tertentu.

Baca juga : AS Tegaskan Belum Ada Rencana Serang Venezuela, Fokus pada Operasi Antinarkotika

Pemerintahan Donald Trump sebelumnya memberi tahu Kongres bahwa Amerika Serikat kini berada dalam “konflik bersenjata” melawan kartel narkotika sejak serangan pertama pada 2 September lalu. Mereka menyebut individu yang tewas sebagai “kombatan ilegal” dan mengklaim memiliki kewenangan untuk melancarkan serangan mematikan tanpa proses peradilan berdasarkan keputusan rahasia Departemen Kehakiman.

Namun, sejumlah anggota Kongres dan kelompok hak asasi manusia mempertanyakan dasar hukum operasi tersebut. Mereka menilai dugaan pelaku penyelundupan seharusnya diproses secara hukum, sebagaimana kebijakan intersepsi narkotika yang diterapkan AS sebelum pemerintahan Trump.

Hingga kini, pemerintah belum mempublikasikan bukti adanya narkotika di kapal yang diserang maupun keterkaitannya dengan kartel narkoba.

Pejabat militer menyatakan tidak ada anggota militer AS yang terluka dalam seluruh rangkaian operasi tersebut. (CNN/Z-2)