AS Tegaskan Belum Ada Rencana Serang Venezuela, Fokus pada Operasi Antinarkotika

PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan tidak memiliki rencana untuk melancarkan serangan di wilayah Venezuela. Selain belum memiliki dasar hukum yang membenarkan tindakan militer terhadap target darat saat ini.

Hal tersebut disampaikan kepada anggota Kongres dalam sesi tertutup yang dihadiri Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan perwakilan dari Kantor Penasihat Hukum Gedung Putih, menurut sejumlah sumber yang mengetahui isi pertemuan itu.

Pejabat administrasi Trump menjelaskan opini hukum dari Departemen Kehakiman (DOJ) sebelumnya digunakan untuk membenarkan serangan terhadap kapal yang dicurigai terlibat perdagangan narkoba. Namun, opini tersebut tidak memberikan kewenangan untuk melakukan serangan di daratan Venezuela maupun wilayah lainnya.

Baca juga : Maduro Siaga Hadapi AS, Warga Venezuela Fokus Bertahan Hidup

Perintah eksekusi operasi militer yang diluncurkan pada September hanya berlaku untuk target di laut, bukan di darat. Namun, para pejabat tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya tindakan militer di masa depan.

Menurut salah satu sumber, dokumen OLC (Office of Legal Counsel) memuat daftar 24 kartel dan organisasi kriminal di Amerika Latin yang dapat menjadi target operasi. Pemerintahan Trump juga tengah mencari opini hukum baru agar dapat melakukan serangan darat tanpa perlu meminta persetujuan Kongres, meski belum ada keputusan final untuk melangkah ke arah itu.

“Apa yang benar hari ini, bisa saja tidak berlaku besok,” ujar salah satu pejabat AS, menegaskan Trump belum memutuskan kebijakan pasti terkait Venezuela.

Baca juga : Trump Sesumbar Mulai Operasi Darat di Venezuela Perangi Kartel Narkoba

Konsentrasi militer besar-besaran di kawasan Karibia, termasuk kehadiran Ford Carrier Strike Group, memunculkan spekulasi AS tengah mempersiapkan serangan terhadap Venezuela. Namun, para pejabat menegaskan pengerahan itu bertujuan mendukung operasi pemberantasan narkotika dan pengumpulan intelijen.

Hingga kini, pemerintahan Trump diketahui telah melancarkan 16 serangan terhadap kapal di Karibia dan Samudra Pasifik Timur sejak September, menewaskan sedikitnya 67 orang. Pejabat mengakui mereka tidak selalu mengetahui identitas individu di dalam kapal sebelum serangan dilakukan, karena tindakan berdasarkan hasil intelijen yang mengaitkan kapal dengan jaringan kartel narkoba.

Senator Demokrat Mark Warner menilai kemampuan intelijen AS cukup baik untuk memantau pergerakan narkotika. Namun mempertanyakan penggunaan kekuatan mematikan dibanding metode intersepsi seperti yang biasa dilakukan Penjaga Pantai.

Sementara itu, anggota DPR dari Partai Demokrat, Gregory Meeks, menyatakan tidak melihat bukti hukum yang meyakinkan terkait legalitas operasi tersebut. “Saya tidak mendengar apa pun yang dapat meyakinkan saya bahwa serangan itu sah,” ujarnya kepada CNN.

Senator Marco Rubio menegaskan setiap serangan telah melalui proses seleksi ketat. “Setiap kapal yang diserang telah dilacak sejak awal, kami tahu ke mana mereka menuju dan dengan organisasi mana mereka terhubung,” kata Rubio pada Oktober lalu.

“Ada ratusan kapal di luar sana setiap hari, dan banyak target yang kami abaikan karena tidak memenuhi kriteria. Proses ini dilakukan dengan sangat ketat,” tambahnya. (CNN/Z-2)