Mesir dan ICRC Diizinkan Cari Jenazah Sandera Israel di Gaza

PEMERINTAH Israel mengonfirmasi tim dari Mesir dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) telah mendapat izin untuk mencari jenazah para sandera Israel yang tewas dalam serangan 7 Oktober lalu. Pencarian dilakukan di luar garis yang dikenal sebagai “yellow line”, wilayah yang saat ini berada di bawah kendali pasukan Israel di Gaza.

Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama yang dimediasi Amerika Serikat. Dalam kesepakatan itu, Hamas diwajibkan menyerahkan seluruh jenazah sandera. Sejauh ini, kelompok tersebut telah menyerahkan 15 dari 28 jenazah, dan kini tengah berkoordinasi dengan otoritas Mesir.

Juru bicara Israel menyebut, tim Mesir akan bekerja sama dengan ICRC menggunakan alat berat seperti ekskavator dan truk untuk mencari jenazah di area yang sulit dijangkau. Sebelumnya, Israel belum pernah mengizinkan tim asing melakukan operasi pencarian di wilayah tersebut.

Baca juga : Hamas Umumkan Kesepakatan Akhiri Perang Gaza, Minta Trump Pastikan Israel Patuhi Perjanjian

Langkah ini disambut lega oleh keluarga korban. Pasalnya mereka telah lama menunggu kesempatan untuk memberikan pemakaman yang layak bagi orang-orang terkasih mereka.

Ancaman Donald Trump

Donald Trump, yang memediasi perjanjian damai Gaza bersama Mesir, Qatar, dan Turki, menegaskan Hamas harus segera menyerahkan seluruh jenazah. “Beberapa jenazah sulit dijangkau, tetapi lainnya bisa dikembalikan sekarang. Jika mereka tidak segera melakukannya, negara-negara yang terlibat dalam perdamaian besar ini akan mengambil tindakan,” tulis Trump di platform Truth Social.

Trump menambahkan, ia akan mengawasi situasi ini dengan ketat dalam 48 jam ke depan.

Baca juga : Evakuasi Jenazah Sandera Sulit, Mesir Kirim Tim dan Peralatan

Misi Penjaga Perdamaian

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya tetap memegang kendali penuh atas keamanan wilayahnya, termasuk menentukan pasukan internasional mana yang boleh ikut serta dalam misi penjaga perdamaian di Gaza. “Kami akan menentukan pasukan mana yang dapat diterima atau tidak, dan itu akan terus menjadi kebijakan kami,” ujarnya dalam rapat kabinet Minggu lalu.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menambahkan banyak negara telah menawarkan diri menjadi bagian dari pasukan internasional. Namun keterlibatan mereka harus mendapat persetujuan Israel.

Hingga kini, belum jelas bagaimana pasukan tersebut akan diterjunkan tanpa adanya kesepahaman dengan Hamas.

Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, lebih dari 68.000 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak saat itu. (BBC/Z-2)