Menlu RI Serukan Kerja Sama Global untuk Atasi Krisis Rohingya

MENTERI Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan perlunya kerja sama internasional untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam High Level Conference on the Situation of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar yang digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (30/9).

Dalam forum tersebut, Menlu Sugiono menyatakan bahwa masalah Rohingya tidak dapat dipandang terpisah dari konflik internal Myanmar.

Baca juga : Menlu Dorong Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB yang Adaptif

"Penyelesaian menyeluruh hanya dapat dicapai dengan mengatasi akar permasalahan melalui dialog inklusif, sejalan dengan Five-Point Consensus," kata Menlu Sugiono dalam keterangannya, Rabu (1/10).

Soroti Eksploitasi Rohingya oleh Jaringan Kejahatan

Sugiono juga mengungkapkan keprihatinan terhadap meningkatnya kerentanan pengungsi Rohingya yang kini semakin dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang. 

Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir aktivitas kriminal semacam itu, namun mengingatkan bahwa upaya penanggulangannya harus dilakukan secara kolektif.

Baca juga : Peru Buka Penyelidikan Penembakan Staf KBRI, RI Desak Transparansi

"ASEAN dan Bali Process harus terus diperkuat sebagai platform kawasan untuk menghadapi migrasi ireguler dan melindungi komunitas rentan," ujarnya.

Desak Negara Maju Buka Akses Resettlement

Untuk mendukung penanganan jangka panjang, Menlu Sugiono mendorong peningkatan koordinasi global melalui kerja sama dengan berbagai lembaga internasional, termasuk UNODC, UNHCR, dan IOM. 

Dia juga menyerukan agar negara-negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, khususnya negara maju, memberikan komitmen lebih besar dalam penempatan kembali pengungsi di negara ketiga.

"Sudah delapan tahun pengungsi Rohingya berada dalam ketidakpastian. Kita tidak boleh membiarkan ini berubah menjadi dekade keputusasaan. Komunitas internasional harus berbagi tanggung jawab," lanjutnya.

Konferensi tingkat tinggi tersebut diselenggarakan berdasarkan mandat Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 79/182, dengan tujuan menghimpun dukungan politik dan membahas rencana aksi yang konkret, inovatif, serta terukur. 

Fokus utamanya adalah memastikan perlindungan hak asasi manusia sekaligus membuka jalan bagi repatriasi Rohingya secara sukarela, aman dan bermartabat. (I-3)