Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono mengatakan Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi PBB sejak 1957. Hal ini menjadi sebuah komitmen yang diyakininya akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Terlebih sejalan dengan konstitusi Kemenlu dan visi strategis pemerintah.
“Sebagai Menlu, menjadi suatu kebanggaan bagi saya bahwa saat ini Indonesia menduduki posisi ke-5 sebagai negara pengirim pasukan terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dengan 2.753 pasukan yang tersebar di 8 misi," kata Sugiono dalam pertemuan United Nations Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Selasa (4/2).
"Kepada seluruh putra dan putri bangsa yang menjawab panggilan untuk bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, kalian adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam aktif menjaga perdamaian, ketertiban, dan stabilitas internasional, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita," tambah Sugiono.
Dalam sambutan pembukaannya, Sugiono menekankan pentingnya membahas masa depan misi pemeliharaan perdamaian yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi yang berkembang cepat di lapangan.
Sugiono juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar MPP PBB.
Untuk itu, dia menyampaikan perlunya identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan. Pasukan penjaga perdamaian memerlukan sumber daya dan dukungan yang memadai, termasuk personel yang terlatih dengan baik, teknologi terbaru, serta sumber daya keuangan.
Selain kontribusi pasukan, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan terkait MPP PBB di forum-forum multilateral, salah satunya dengan menjadi salah satu negara perumus Action for Peacekeeping (A4P) yang saat ini menjadi dokumen utama untuk memajukan MPP PBB dan meningkatkan efektivitas implementasi mandat.
Pertemuan Persiapan UNPM 2025 bertajuk “The Future of UN Peacekeeping” akan berlangsung selama 2 hari dengan 5 sesi diskusi panel mengenai tantangan dan peluang masa depan MPP PBB untuk menghadapi tantangan keamanan internasional yang semakin kompleks.
Pertemuan itu, juga bertujuan untuk merumuskan masukan yang akan disampaikan dalam United Nations Peacekeeping Ministerial di Berlin, Jerman, 13-14 Mei 2025. (Z-6)
Menurutnya infrastruktur pendidikan sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia yang menjadi landasan masa depan masyarakat.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan Indonesia sebagai pemegang keketuaan KTT ASEAN, terus berupaya menjembatani untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan pandangan di Myanmar.
"Kami sepakat membantu rakyat Afghanistan, terutama untuk dua bidang utama, yaitu kesehatan dan pendidikan. Khusus mengenai pendidikan, dibahas beberapa beasiswa."
KTT ASEAN pagi ini dilanjutkan dengan pertemuan tingkat Menteri Luar negeri.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN telah menginjakkan kaki di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
PRESIDEN Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo
Pesepakbola 20 tahun yang lahir di kamp pengungsi di Ghana sebelum hijrah ke Kanada itu, merupakan pesepak bola pertama yang ditunjuk oleh PBB sebagai duta untuk Badan Pengungsi PBB.
Dujarric, yang merupakan juara bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, meminta pemerintah Spanyol menangani insiden itu dengan cara yang menghormati hak para atlet perempuan.
Pada 2021, Vinicius Junior mendirikan Instituo Vini Jr untuk membantu anak dan remaja Brasil dari kawasan miskin untuk kembali ke sekolah.
HIZBULLAH meluncurkan Imad 4 yang merupakan kompleks rudal besar dengan terowongan bawah tanah yang panjang dan peluncur roket besar serta tidak terdeteksi kemampuan pengintaian Israel.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengkaji kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kebijakan pembebasan PBB akan dihapus pada 31 Desember 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved