Para Mantan Menlu Dukung Indonesia di Board of Peace

KEPUTUSAN Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) guna mendorong penyelesaian konflik Palestina, khususnya di Gaza, dinilai sebagai langkah diplomasi yang perlu dipahami secara utuh dan proporsional. 

Sejumlah mantan menteri luar negeri menegaskan, keikutsertaan Indonesia tidak lepas dari komitmen lama bangsa ini dalam membela Palestina dan mendorong penyelesaian damai yang adil.

Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 Hassan Wirajuda mengungkapkan, pertemuan para mantan pejabat dan akademisi dengan Presiden Prabowp Subianto berlangsung hampir tiga jam dan memberikan banyak penjelasan penting terkait arah politik luar negeri Indonesia. 

Baca juga : Prabowo Undang Menlu-Wamenlu Terdahulu ke Istana, Bahas Board of Peace?

Salah satu fokus utama pembahasan adalah latar belakang serta tujuan pembentukan BoP dalam kerangka membantu penyelesaian konflik di Gaza.

"Kami mendapat banyak informasi mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita, khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita. Utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza khususnya," ujar Hassan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2). 

Ia menekankan, praktik diplomasi pada dasarnya bersifat konfidensial, sehingga informasi yang beredar di ruang publik sering kali tidak utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru. Menurutnya, penjelasan langsung dari Prabowo menjadi penting untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang.

Baca juga : Gus Yahya Angkat Bicara soal Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace

Hassan menjelaskan, keputusan Indonesia bergabung dalam BoP telah melalui proses konsultasi yang panjang, termasuk dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Konsultasi dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York serta melalui pembahasan intensif dengan tujuh negara lain sebelum keputusan akhir diambil.

"Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini," kata dia. 

Terkait isu kontribusi pendanaan, Hassan menyebut belum ada keputusan final mengenai waktu dan besaran sumbangan Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk membantu langsung rakyat Palestina di Gaza sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan Indonesia.

"Wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina," terangnya. 

Ia juga menanggapi kritik publik mengenai absennya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses pembentukan BoP. 

Menurut Hassan, dalam sejarah penyelesaian konflik internasional, banyak inisiatif damai yang justru lahir di luar kerangka formal PBB, termasuk pengalaman Indonesia sendiri dalam perjuangan kemerdekaan dan penyelesaian konflik Irian Barat.

"Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya," tutur dia. 

Senada, Menteri Luar Negeri periode 1999-2001 Alwi Abdurrahman Shihab menilai pertemuan tersebut membuka cakrawala pemahaman terkait sikap Indonesia. Ia menegaskan bahwa Prabowo secara jelas menyampaikan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak pernah berubah.

"Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu harga mati, two-state solution," ujar Alwi.

Ia juga menyampaikan, Prabowo menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP bukanlah keputusan yang mengikat tanpa syarat. Indonesia, kata Alwi, memiliki kedaulatan penuh untuk mengevaluasi dan bahkan menarik diri jika forum tersebut dinilai tidak sejalan dengan cita-cita bangsa.

"Kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia maka dengan mudah kita bisa keluar," pungkasnya. (E-4)