Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KELOMPOK Hamas menyambut baik kesepakatan internasional yang dicapai di Kolombia. Kesepakatan itu diteken pada 16 Juli lalu dalam pertemuan darurat di Bogota untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas perang yang terus berlanjut di Jalur Gaza.
Pertemuan di Bogota diselenggarakan oleh Kelompok Den Haag (Hague Group), sebuah koalisi hukum yang terdiri dari delapan negara--Malaysia, Kolombia, Afrika Selatan, Bolivia, Kuba, Honduras, Namibia, dan Senegal--yang dibentuk awal tahun ini di Belanda.
Pertemuan yang dihadiri lebih dari 20 negara tersebut berhasil merumuskan respons hukum dan diplomatik terhadap apa yang mereka sebut sebagai peningkatan pelanggaran Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Hamas memuji sikap berani tersebut. Apalagi kesepakatan itu memuat langkah-langkah konkret, termasuk penghentian transfer senjata ke Israel, peninjauan kembali perjanjian bilateral, serta mendorong investigasi internasional atas dugaan kejahatan perang.
"Ini adalah ekspresi nyata dari kemarahan dunia pada saat krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang tak tertahankan akibat pembantaian, kelaparan massal, dan penolakan sistematis atas kebutuhan dasar," kata kelompok tersebut dalam pernyataannya.
Hamas juga menyerukan kepada komunitas internasional yang lebih luas untuk memanfaatkan momentum ini dan bersama-sama berupaya mengisolasi penjajahan, mengungkap kejahatannya, dan memberlakukan sanksi lanjutan guna menghentikan genosida.
Menurut laporan wartawan Anadolu yang hadir dalam pertemuan itu, negara-negara peserta wajib menerapkan langkah terkoordinasi, terutama pelarangan total ekspor atau transfer senjata, bahan bakar militer, amunisi, dan barang-barang berteknologi ganda ke Israel.
Kesepakatan tersebut juga mencakup pembatasan terhadap kapal yang dicurigai mengangkut perlengkapan militer ke Israel, termasuk larangan memasuki pelabuhan nasional atau akses terhadap layanan logistik. (Ant/I-1)
Sejumlah duta besar PBB mengecam rencana Israel menguasai Gaza. Rencana itu berisiko melanggar hukum humaniter internasional.
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
PM Israel Benjamin Netanyahu umumkan lima prinsip utama untuk mengakhiri perang di Gaza.
Militer, Keluarga Sandera, dan komunitas internasional menolak rencana Benjamin Netanyahu kuasai seluruh Gaza.
PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel berniat mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza.
Solusi dua negara dianggap tetap menjadi cara terbaik untuk mewujudkan kenegaraan Palestina.
EMPAT dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengecam rencana Israel untuk menduduki Gaza dalam pertemuan darurat pada Minggu (10/8).
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin (11/8) mengumumkan bahwa negaranya akan mengakui Negara Palestina.
Kematian Muhannad menambah daftar korban dari metode pengiriman bantuan melalui udara.
PARA duta besar dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB memperingatkan Israel mengenai risiko perluasan operasi militer Israel di Gaza.
PBB memperingatkan bahwa rencana Israel berisiko melanggar hukum humaniter internasional.
AL Jazeera Media Network mengutuk keras pembunuhan yang menargetkan korespondennya, Anas Al Sharif dan tiga rekannya oleh Israel di Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved