Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan serius pada Selasa (28/5) terkait dampak besar dari pemboman berkelanjutan oleh Israel dan perintah evakuasi yang terus meluas di Jalur Gaza.
Menurut laporan, lebih dari 40% wilayah di daerah kantong tersebut kini berada di bawah arahan pengungsian sehingga memperparah kondisi kemanusiaan yang sudah genting.
Mengutip informasi dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), juru bicara PBB Stephane Dujarric menekankan pentingnya peningkatan bantuan bagi warga sipil yang terdampak.
“Kami terus menekankan bahwa peningkatan operasi kemanusiaan yang berarti sangat penting untuk mencegah kelaparan dan memenuhi kebutuhan semua warga sipil, di mana pun mereka berada,” ujarnya dalam konferensi pers seperti dilansir Anadolu, Rabu (28/5).
Dujarric menjelaskan bahwa gelombang pengungsian terus berlanjut akibat intensitas serangan Israel.
"Kemarin, perintah pengungsian Israel lainnya dikeluarkan, meliputi sekitar 155 kilometer persegi atau 60 mil persegi di Rafah, Khan Younis, dan Gaza tengah, serta mempengaruhi lebih dari 60 lingkungan,” jelasnya.
“Ini mewakili lebih dari 40% Jalur Gaza," tegasnya.
Dia menambahkan bahwa kawasan-kawasan seperti Beit Hanoun, Izbat Beit Hanoun dan Beit Lahiya kini hampir seluruhnya kosong.
Sementara itu, warga di Khan Younis dilaporkan masih harus bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem dan kelelahan parah setelah melakukan perjalanan jauh tanpa akses terhadap makanan.
“Sejak meningkatnya kembali permusuhan pada bulan Maret, mitra kami memperkirakan lebih dari 632.000 orang terpaksa mengungsi lagi,” kata Dujarric, menggarisbawahi dampak serius terhadap mobilitas dan keselamatan warga sipil.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti keruntuhan layanan kesehatan akibat konflik.
“Sejak Senin lalu, lebih dari dua lusin pusat kesehatan dan klinik keliling serta satu rumah sakit telah menghentikan layanan mereka karena permusuhan, serangan atau perintah pengungsian,” paparnya.
Dujarric kembali mendesak agar seluruh penyeberangan perbatasan dibuka, baik untuk bantuan kemanusiaan maupun barang-barang komersial.
“Hukum internasional harus dihormati dan operasi kemanusiaan harus dilaksanakan tanpa penundaan lebih lanjut," pungkasnya. (fer)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Kuncoro Giri Waseso, melakukan pertemuan di Kairo, Mesir pada Ahad (8/2).
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak merespons perihal rencana pengiriman pasukan perdamaian menyusul bergabungnya Indonesia dalam BoP.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
PADA 3 Februari, Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan spektrum organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara.
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
Citra satelit ungkap militer Israel buldoser Pemakaman Perang Gaza. Makam tentara Sekutu PD I & II hancur, memicu kecaman atas penodaan situs bersejarah militer.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved