Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Donald Trump, Senin, kembali melancarkan serangan terhadap Universitas Harvard. Trump menuduh sekolah tersebut melakukan “judge shopping” (mencari hakim yang menguntungkan) selama pertempuran hukum dengan pemerintahannya. Ia juga mengancam akan memotong dana hibah federal senilai US$3 miliar terkait penanganan universitas atas protes anti-Israel.
“Saya sedang mempertimbangkan untuk mengambil Tiga Miliar Dolar Dana Hibah dari Harvard yang sangat antisemit ini, dan memberikannya kepada SEKOLAH KETERAMPILAN di seluruh negeri kita,” tulis Trump di media sosial. “Betapa hebatnya investasi itu untuk AS, dan sangat dibutuhkan!!!”
Ancaman terbaru Trump muncul saat Harvard memulai pekan wisuda musim semi dalam bayang-bayang perseteruan berbulan-bulan antara sekolah Ivy League ini dengan pemerintahan Trump terkait antisemitisme, pendanaan federal, dan Amandemen Pertama.
Dalam langkah terbarunya, pemerintahan Trump melarang Universitas Harvard mendaftarkan mahasiswa internasional. Keputusan yang langsung dibatalkan seorang hakim federal beberapa jam setelah universitas tertua dan terkaya di negara itu mengajukan gugatan. Presiden juga mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard.
Kini, kemampuan universitas untuk menerima mahasiswa internasional akan bergantung pada hasil proses hukum yang sedang berjalan, dengan litigasi ini menambah daftar panjang perselisihan hukum pemerintahan Trump. Sidang kasus ini dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa.
Bulan lalu, Harvard juga menggugat Trump atas pembekuan dana federal senilai US$2,2 miliar setelah universitas menolak melakukan perubahan kebijakan yang diminta Gedung Putih.
Kasus tersebut, bersama dengan gugatan terkait mahasiswa internasional, telah ditugaskan kepada Hakim Pengadilan Distrik AS, Allison Dale Burroughs.
Ini bukan kali pertama Burroughs menangani kasus profil tinggi yang melibatkan Universitas Harvard. Sebagai hakim federal pada 2019, ia mendukung proses penerimaan mahasiswa Harvard dalam kasus afirmatif aksi. Keputusan yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung AS.
Ia memutuskan meskipun proses penerimaan Harvard “tidak sempurna,” ia tidak akan “membongkar program penerimaan yang sangat baik dan sesuai konstitusi, hanya karena bisa diperbaiki.”
Sebagai hakim distrik federal, ia juga pernah membatasi pemerintahan Trump dalam kasus terkait larangan perjalanan tahun 2017 yang menarget negara mayoritas Muslim, mahasiswa internasional selama pandemi virus corona, dan pemotongan dana riset federal oleh Departemen Energi baru-baru ini.
Dalam unggahan hari Seninnya, Trump juga menyoroti praktik bipartisan “judge shopping,” di mana penggugat mengajukan kasus di luar yurisdiksi yang jelas untuk mendapatkan hakim yang lebih menguntungkan dibandingkan penugasan acak. Praktik ini digunakan anggota kedua partai untuk mendukung tujuan kebijakan mereka.
“Hal terbaik yang dimiliki Harvard adalah mereka sudah ‘berbelanja’ dan menemukan Hakim terbaik (untuk mereka!) — Tapi jangan khawatir, Pemerintah pada akhirnya akan MENANG!” tulis Trump.
Harvard yang berbasis di Massachusetts biasanya mengajukan gugatan di pengadilan federal Boston. Meski begitu, distrik tersebut tidak memiliki hakim yang ditunjuk Trump, dan pengadilan banding federal yang mengawasi New England dianggap sebagai tempat yang sulit bagi kasus-kasus politik sensitif dan garis keras presiden.
Minggu ini, Trump juga membuat kehebohan di kampus ketika menuntut “nama dan negara” dari ribuan mahasiswa internasional di Universitas Harvard.
“Kami masih menunggu Daftar Mahasiswa Asing dari Harvard agar kami bisa menentukan, setelah pemborosan MILIARAN DOLAR, berapa banyak orang gila yang terpapar radikalisasi, pembuat onar semua, yang seharusnya tidak diizinkan masuk kembali ke negara kita. Harvard sangat lambat dalam menyampaikan dokumen ini, dan mungkin ada alasan yang baik!” ujar Trump di media sosial.
Harvard sudah membagikan daftar negara asal ribuan mahasiswa asingnya per Oktober 2024, dengan sebagian besar berasal dari Tiongkok, diikuti Kanada, India, Korea Selatan, dan Inggris.
Harvard dan pemerintahan Trump dijadwalkan bertemu di pengadilan pada Kamis untuk mengajukan argumen kepada Burroughs, yang akan memutuskan apakah akan memperpanjang keputusan pemblokiran tindakan pemerintah dengan mengeluarkan perintah penahanan sementara.
Bersamaan dengan sidang yang dijadwalkan, hampir 9.000 calon wisudawan akan merayakan kelulusan di kampus Harvard, yang hanya berjarak sekitar 6 mil dari gedung pengadilan federal. (CNN/Z-2)
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memperluas penyelidikan terhadap seluruh pemegang visa yang berafiliasi dengan Universitas Harvard.
UNIVERSITAS Harvard menyelenggarakan wisuda ke-374 pada Kamis (29/5) di tengah tekanan politik yang intens dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
MANTAN Presiden Universitas Harvard, Drew Gilpin Faust, mengajak masyarakat Amerika untuk angkat suara dalam membela nilai-nilai fundamental.
Menteri Pendidikan Hong Kong Christine Choi mengimbau seluruh lembaga pendidikan tinggi di kota tersebut agar membuka peluang bagi para mahasiswa yang terdampak.
Tiongkok mengecam politisasi kerja sama pendidikan yang dilakukan pemerintahan Trump.
“Saya tidak akan menganjurkan itu jika penangguhan akan berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan,”
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mahasiswa asal Tiongkok yang sedang menempuh pendidikan di AS tidak perlu khawatir terkait keberlangsungan masa depan mereka.
Hakim Federal mendukung sekaligus memperpanjang perintah pengadilan untuk menghentikan sementara kebijakan Donald Trump terkait pelarangan penerimaan mahasiswa internasional di Harvard
Ribuan mahasiswa Harvard merayakan kelulusan di tengah upaya Donald Trump memblokir penerimaan mahasiswa internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved