Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 1.400 pegawai Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) diberhentikan secara massal pada Kamis (17/4) dalam langkah besar-besaran pemerintahan Trump untuk merombak lembaga independen tersebut. Padahal, total pegawai CFPB hanya sekitar 1.700 orang.
Dengan pemecatan ini, CFPB praktis tinggal menyisakan sekitar 200 staf—meninggalkan lembaga itu dalam kondisi “kerangka kosong.”
Pemutusan hubungan kerja secara massal ini dilakukan hanya beberapa minggu setelah seorang hakim federal mengeluarkan perintah untuk sementara melarang pemecatan pegawai dalam masa percobaan. Namun, Jumat lalu, pengadilan banding menyatakan pemecatan bisa dilanjutkan selama dilakukan “penilaian individual” untuk tiap pegawai yang diberhentikan.
Langkah ini langsung menuai kritik keras dari berbagai pihak. Seorang mantan pegawai CFPB menyebut, “Hampir semua unit terkena dampak, bahkan ada yang benar-benar dihapus total. Bisa jadi nanti hanya tinggal pimpinan dan staf legal minimal yang dipertahankan.”
CFPB dibentuk pada tahun 2010 lewat Dodd-Frank Act, menyusul krisis keuangan 2008. Lembaga ini memiliki mandat penting: melindungi konsumen dari praktik keuangan curang dan menyesatkan. Sejak berdiri, CFPB mengklaim telah memberikan kompensasi konsumen senilai lebih dari US$19,7 miliar serta menjatuhkan sanksi perdata senilai US$5 miliar.
Namun dalam email internal yang dikirim Rabu lalu, Kepala Bagian Hukum CFPB, Mark Paoletta, mengumumkan bahwa lembaga ini akan mengubah fokus kerja dari pengawasan regulatif menjadi pada “kerugian nyata yang dialami konsumen.” Topik seperti utang medis, pinjaman mahasiswa, data konsumen, dan pembayaran digital akan tidak lagi menjadi prioritas.
“Ini bukan lagi soal kata-kata, tapi aksi nyata yang membongkar lembaga ini dari dalam,” ujar -Cassin dari Demand Progress Education Fund, Emily Peterson, dikutip dari Wired, Jumat (18/4).
“Yang mereka lakukan adalah melemahkan semua perlindungan terhadap warga Amerika dari penipuan dan manipulasi, sembari membiarkan Wall Street, bank raksasa, dan Big Tech lepas dari tanggung jawab.”
Tokoh-tokoh konservatif seperti Elon Musk sejak lama menyerukan pembubaran CFPB. Pada Februari lalu, Musk menulis “RIP CFPB” di akun X-nya (dulu Twitter), dan sebelumnya menyatakan secara terang-terangan, “Hapus CFPB.”
Situasi makin mencemaskan ketika laporan menyebut tiga agen dari DOGE—termasuk Gavin Kliger dan Nikhil Rajpal—diberi akses luas ke sistem internal CFPB, termasuk catatan pemeriksaan perbankan dan data penegakan hukum. Laporan Bloomberg menyebut, akses ini diberikan penuh pada hari Jumat, dengan permintaan tambahan terus dilakukan sepanjang bulan.
Seorang pegawai CFPB yang diberhentikan mengungkapkan bahwa proses ini bahkan tidak mengikuti Perjanjian Kerja Bersama (CBA) dan tidak mematuhi prosedur hukum yang diatur dalam Dodd-Frank. “Tak ada pemberitahuan yang cukup, dan tidak ada kejelasan. Ini pemusnahan total,” tegasnya.
Langkah ini bukan hanya merombak CFPB—ia menandai titik balik dalam pengawasan perlindungan konsumen di AS. Masa depan lembaga ini kini menggantung, di tengah gelombang politisasi dan tekanan dari elite bisnis yang ingin bebas dari pengawasan. (wired/Z-10)
Gelombang PHK masih menghantui angkatan kerja di Tanah Air. KSPN mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena gelombang PHK
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan laporan sepanjang 2024 hingga Oktober 2025.
Beban cukai yang terus naik serta regulasi kesehatan yang semakin ketat sebagai penyebab utama tekanan terhadap industri rokok.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mulai memberhentikan lebih dari 1.300 pegawainya sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang sudah lama dirancang.
Kebijakan perdagangan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai kenaikan tarif impor terhadap delapan negara Eropa.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyerukan tindakan keras “tanpa kompromi” terhadap pihak-pihak yang ia sebut sebagai penghasut, menyusul gelombang unjuk rasa.
Donald Trump mempertimbangkan beragam opsi intervensi terhadap Iran di tengah eskalasi protes anti-pemerintah yang berujung pada penindasan keras.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Wali Kota Minneapolis menuding pemerintahan Trump menutup fakta penembakan warga oleh agen ICE dan mendesak penyelidikan independen di tengah protes nasional.
Presiden AS Donald Trump menawarkan peluang investasi minyak di Venezuela kepada perusahaan migas AS, menjanjikan keamanan dan keuntungan besar pasca penangkapan Maduro.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved