Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PEMERINTAH Republik Indonesia kembali mengevakuasi 13 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Suriah. Mereka tiba di tanah air pada Jumat (21/2).
"Evakuasi tersebut merupakan gelombang ketujuh dari rangkaian gelombang evakuasi sebelumnya," kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam keterangan resminya, Jumat (21/2).
Proses evakuasi tersebut merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, dalam melindungi segenap WNI termasuk dalam keadaan darurat di luar negeri.
Berbeda dari evakuasi sebelumnya yang melibatkan perjalanan darat dari Damaskus, Suriah, ke Beirut, Libanon, sebelum penerbangan ke Indonesia, Kemenlu menyebut evakuasi gelombang ini dilakukan dengan penerbangan dari Damaskus, Suriah, menuju tanah air.
Mereka merupakan pekerja migran berasal dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu Banten (1 orang), Jawa Barat (7 orang), Lampung (1 orang), dan Nusa Tenggara Barat (4 orang).
Sebelumnya, pemerintah mengevakuasi 17 WNI dalam evakuasi gelombang keenam pada 14 Januari 2025. "Dengan demikian, total jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari Suriah oleh Pemerintah RI adalah 200 WNI," tambahnya.
Adapun ketujuh gelombang evakuasi WNI yang dilakukan tersebut merupakan respons pemerintah Indonesia dalam menyikapi keadaan darurat yang terjadi di Suriah.
Dalam hal ini, KBRI Damaskus sebelumnya menetapkan status Siaga I untuk seluruh wilayah Suriah pada 7 Desember 2024 dan merumuskan langkah-langkah pelindungan WNI bersama Kementerian Luar Negeri, termasuk koordinasi intensif antar-K/L, pemutakhiran Rencana Kontingensi, komunikasi dengan para WNI di Suriah.
"Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di luar negeri untuk menjamin pergerakan evakuasi yang aman bagi WNI," lanjut Kemenlu.
Kemenlu juga mengimbau agar WNI tetap memperhatikan perkembangan situasi keamanan di Suriah, dengan meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang rawan dan kerumunan massa.
"WNI diminta meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus dan antarsesama WNI," pungkas Kemenlu.
Bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang berada di Suriah, dapat menghubungi nomor hotline Direktorat Pelindungan WNI (+62-812-9007-0027) atau nomor hotline KBRI Damaskus (+963-954-444-810). (I-2)
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Phnom Penh telah memulangkan jenazah seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial MF dari Kamboja pada Rabu (18/6).
Ratusan WNI tersebut merupakan peserta program magang pendidikan yang berada di Kota Arafat, wilayah selatan Israel.
Ancaman serangan terhadap instalasi nuklir di Iran ini juga tentunya mengancam keselamatan penduduk sipil termasuk WNI.
Proses pemulangan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, Yordania.
Kemenlu RI menyatakan bahwa instalasi nuklir di Iran tidak dapat diserang dalam keadaan apa pun karena dapat membahayakan keselamatan manusia dan merusak lingkungan hidup.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan bahwa puluhan WNI yang tertahan di Israel, Yordania, dan Iran sudah kembali dengan aman dengan bantuan dari Kedutaan Besar RI (KBRI) Amman.
Menteri Luar Negeri Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, menjadi siaga 1 imbas konflik Iran vs Israel.
Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Iran dan Israel tetap aman di tengah konflik dan saling tembak rudal antara kedua negara tersebut.
11 WNI yang tergabung dalam kelompok independen The Strong Minor Project (TSMP) telah memutuskan untuk kembali ke tanah air setelah sebelumnya berencana mengikuti aksi Global March to Gaza.
KEMENTERIAN Luar Negeri menyatakan bahwa Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah belum menerima pemberitahuan dari Arab Saudi terkait penahanan tiga WNI dalam operasi haji.
Terdapat 385 WNI berada di Iran. Dari jumlah itu, kata dia, tidak ada yang tinggal di Bandar Abbas.
Menlu AS Marco Rubio meluncurkan tahap pertama reformasi besar Departemen Luar Negeri pada Selasa, termasuk penghapusan 132 kantor domestik dan 700 posisi di Washington, DC.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved