Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Republik Indonesia kembali mengevakuasi 13 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Suriah. Mereka tiba di tanah air pada Jumat (21/2).
"Evakuasi tersebut merupakan gelombang ketujuh dari rangkaian gelombang evakuasi sebelumnya," kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam keterangan resminya, Jumat (21/2).
Proses evakuasi tersebut merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, dalam melindungi segenap WNI termasuk dalam keadaan darurat di luar negeri.
Berbeda dari evakuasi sebelumnya yang melibatkan perjalanan darat dari Damaskus, Suriah, ke Beirut, Libanon, sebelum penerbangan ke Indonesia, Kemenlu menyebut evakuasi gelombang ini dilakukan dengan penerbangan dari Damaskus, Suriah, menuju tanah air.
Mereka merupakan pekerja migran berasal dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu Banten (1 orang), Jawa Barat (7 orang), Lampung (1 orang), dan Nusa Tenggara Barat (4 orang).
Sebelumnya, pemerintah mengevakuasi 17 WNI dalam evakuasi gelombang keenam pada 14 Januari 2025. "Dengan demikian, total jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari Suriah oleh Pemerintah RI adalah 200 WNI," tambahnya.
Adapun ketujuh gelombang evakuasi WNI yang dilakukan tersebut merupakan respons pemerintah Indonesia dalam menyikapi keadaan darurat yang terjadi di Suriah.
Dalam hal ini, KBRI Damaskus sebelumnya menetapkan status Siaga I untuk seluruh wilayah Suriah pada 7 Desember 2024 dan merumuskan langkah-langkah pelindungan WNI bersama Kementerian Luar Negeri, termasuk koordinasi intensif antar-K/L, pemutakhiran Rencana Kontingensi, komunikasi dengan para WNI di Suriah.
"Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di luar negeri untuk menjamin pergerakan evakuasi yang aman bagi WNI," lanjut Kemenlu.
Kemenlu juga mengimbau agar WNI tetap memperhatikan perkembangan situasi keamanan di Suriah, dengan meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang rawan dan kerumunan massa.
"WNI diminta meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus dan antarsesama WNI," pungkas Kemenlu.
Bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang berada di Suriah, dapat menghubungi nomor hotline Direktorat Pelindungan WNI (+62-812-9007-0027) atau nomor hotline KBRI Damaskus (+963-954-444-810). (I-2)
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Kemenlu RI menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Australia terus memantau situasi.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Pemerintah Indonesia memperbarui daftar eksonim nama negara. Cek perubahan resmi seperti Tailan, Afganistan, dan Swis untuk dokumen formal di sini.
HARIAN Umum Media Indonesia mendapat penghargaan sebagai Media Cetak Nasional Terbaik dalam ajang Adam Malik Awards 2026 dari Kementerian Luar Negeri RI.
Kemenlu RI memastikan terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Gabon untuk mengupayakan penyelamatan WNI yang diculik bajak laut Gabon.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
Indonesia menegaskan keprihatinan mendalam terhadap berbagai tindakan yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan stabilitas di Venezuela.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menjelaskan mekanisme terkait tawaran bantuan internasional untuk menangani bencana banjir di beberapa provinsi di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved