Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BRIGADE Al-Qassam, sayap militer kelompok Palestina Hamas mengumumkan penundaan pembebasan sandera Israel yang dijadwalkan pada hari Sabtu (15/2) hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hamas mengaku tindakan itu dilakukan akibat pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza.
Juru bicara Hamas, Abu Obaida dalam sebuah pernyataan di Telegram menyatakan bahwa selama tiga minggu terakhir, pimpinan perlawanan telah memantau pelanggaran musuh (Israel) dan kegagalannya untuk mematuhi ketentuan perjanjian, termasuk menunda kembalinya orang-orang yang mengungsi ke Gaza utara, menargetkan mereka dengan penembakan dan serangan di berbagai wilayah Jalur Gaza.
"Israel juga mencegah masuknya bantuan kemanusiaan dalam segala bentuknya sesuai perjanjian, sementara perlawanan telah sepenuhnya menegakkan komitmennya,” kata Abu Obaida seperti dilansir Anadolu, Selasa (11/2).
Oleh karena itu, pembebasan tahanan Zionis Israel, yang dijadwalkan pada hari Sabtu mendatang, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.
"Upaya ini sambil menunggu kepatuhan penuh pendudukan terhadap perjanjian dan kompensasi atas hak-hak selama beberapa minggu terakhir secara retroaktif," tambahnya.
Juru bicara tersebut mengatakan kelompok tersebut tetap berkomitmen terhadap perjanjian tersebut selama Israel mematuhi persyaratannya.
Menyusul pengumuman ini, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan tentara untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi terhadap kemungkinan skenario apa pun di Gaza.
Katz mengatakan pengumuman Hamas merupakan pelanggaran langsung terhadap perjanjian gencatan senjata.
"Saya menginstruksikan tentara Israel untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi untuk setiap kemungkinan skenario di Gaza," ujarnya.
Sementara itu, keluarga tahanan Israel yang ditahan di Gaza mendesak pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk tidak menghalangi kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
“Kami telah segera meminta bantuan dari negara-negara mediasi (Mesir, Qatar, dan AS) untuk membantu memulihkan dan melaksanakan kesepakatan yang ada secara efektif,” kata Forum Sandera dan Keluarga Hilang dalam sebuah pernyataan.
Forum tersebut menghimbau pemerintah untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat membahayakan kesepakatan dan tetap berkomitmen untuk mengamankan pemulangan 76 tawanan Israel.
Kesepakatan gencatan senjata tiga tahap telah berlaku di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 orang dan menghancurkan daerah kantong itu.
Pada tahap pertama gencatan senjata, yang berlangsung hingga awal Maret, 33 sandera Israel akan dibebaskan sebagai ganti sejumlah tahanan Palestina. Pertukaran keenam Israel-Hamas dijadwalkan minggu ini.
Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut. (Z-9)
Witkoff menyatakan bahwa sebagian besar warga Israel ingin para sandera pulang dan sebagian besar warga Gaza juga ingin para sandera pulang.
Anak-anak yang mengalami kondisi medis berat ini akan dipindahkan ke luar Gaza.
Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.
Inggris berencana mengakui Negara Palestina paling cepat pada September.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
Inggris siap mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Sidang Umum PBB September mendatang, jika Israel tidak setuju gencatan senjata di Gaza.
Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjata, kecuali terbentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Mengenai para tentara Kamboja yang ditangkap, Perdana Menteri Manet mencatat bahwa melindungi nyawa mereka telah menjadi prioritas utama sejak saat penangkapan mereka.
Donald Trump menegaskan bahwa Rusia harus menyetujui gencatan senjata di Ukraina sebelum tanggal 8 Agustus, atau akan menghadapi sanksi baru dari Amerika Serikat.
Pemerintahan AS boikot konferensi PBB untuk mendukung solusi dua negara, menyebutnya sebagai aksi publisits tidak tepat waktu.
THAILAND dan Kamboja akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata tanpa syarat setelah lima hari pertempuran di wilayah perbatasan yang disengketakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved