Netanyahu Dablek dengan Tolak Pendirian Negara Palestina

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengusulkan agar Palestina mendirikan negara mereka di Arab Saudi dan bukan di tanah air mereka sendiri. Hal itu menepis anggapan apa pun tentang kedaulatan Palestina.

"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana," kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Saluran 14 Israel menjawab tuntutan lama Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Ketika ditanya apakah negara Palestina diperlukan untuk normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, ia menolak gagasan tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman keamanan bagi Israel.

Baca juga : Netanyahu Tunda Caplok Tepi Barat agar Dapat Rangkul Saudi

"Terutama bukan negara Palestina. Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan," katanya, mengesampingkan pembentukan negara Palestina sekali lagi.

Netanyahu juga berbicara tentang potensi normalisasi dengan Arab Saudi dan memperkirakan kesepakatan akan segera terjadi.

"Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin, saya pikir itu akan terjadi," tambahnya seperti dilansir Anadolu, Jumat (7/2).

Baca juga : Arab Saudi Tegaskan Tak Akan Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

Akan tetapi, Kementerian Luar Negeri Saudi menepis narasi Netanyahu dengan menegaskan kembali bahwa normalisasi dengan Israel tidak mungkin dilakukan kecuali negara Palestina didirikan. Ini sebuah sikap yang terus diabaikan Netanyahu.

Wawancara tersebut dilakukan saat Netanyahu berada di Washington, DC, di mana ia tampil bersama Presiden AS Donald Trump pada konferensi pers bersama.

Dalam acara tersebut, Trump mengatakan AS akan mengambil alih Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain berdasarkan rencana pembangunan kembali yang luar biasa yang ia klaim dapat mengubah daerah kantong itu menjadi Riviera Timur Tengah.

Ia menegaskan kembali usulannya pada hari Kamis dan mengatakan tidak akan diperlukan pengiriman tentara AS di sana.

Usulan tersebut dikecam secara luas oleh para pemimpin dunia. (Fer/I-2)