Mahmoud Abbas Tolak Rencana Donald Trump Ambil Alih Jalur Gaza

PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas, Rabu (5/2), menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina di sana ke tempat lain.

"Kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat kami, kami telah memperjuangkan hak-hak mereka selama beberapa dekade," kata Abbas dalam sebuah pernyataan.

"Usulan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," tambahnya.

Baca juga : Turki Tolak Rencana Trump Ambil Alih Jalur Gaza

Dalam jumpa pers bersama pemimpin Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Selasa (4/2) malam, Trump mengatakan AS akan 'mengambil alih' Jalur Gaza setelah memindahkan warga Palestina di sana.

Dia mengaku mampu mengubah wilayah kantong Palestina yang luluh lantak oleh serangan Israel itu menjadi 'Riviera Timur Tengah.'

Abbas menegaskan Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina bersama Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Baca juga : Warga Palestina Ingin kembali ke Tanah Air Mereka

"Hak-hak sah rakyat Palestina tidak bisa dinegosiasikan," tegas Abbas.

"Tidak ada pihak yang berhak mengambil keputusan soal masa depan rakyat Palestina selain Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina," lanjutnya.

Dia meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menegakkan resolusi internasional serta melindungi hak-hak yang melekat pada rakyat Palestina.

Baca juga : Amnesty International: AS Wajib Ekstradisi Netanyahu yang Bertemu Trump

Pada 25 Januari, Trump memicu kemarahan dengan usulannya agar warga Palestina di Jalur Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir. Namun, usulan tersebut ditentang keras oleh kedua negara tetangga Palestina itu.

Dalam pertemuan di Kairo Sabtu (1/2), para menteri luar negeri dari enam negara Arab dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza dan menyerukan kembali solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Usulan Trump muncul setelah kesepakatan gencatan senjata, yang menghentikan perang genosida Israel untuk sementara, mulai berlaku di Jalur Gaza pada 19 Januari.

Baca juga : Arab Saudi Tegaskan Tak Akan Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

Sejak Oktober 2023, agresi Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di Jalur Gaza. (Ant/Z-1)