Presiden Palestina Sebut Israel Terus Langgar Gencatan Senjata di Gaza

PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas mendesak agar seluruh hambatan yang iberlakukan Israel segera dicabut demi memastikan pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata di Gaza berjalan penuh.

Dalam pidato yang dibacakan Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa pada KTT Uni Afrika di Ethiopia, Abbas menekankan pentingnya menghapus semua hambatan yang diberlakukan Israel terhadap implementasi ketentuan fase kedua perjanjian.

Menurut dia, hambatan tersebut turut mengganggu kerja komite teknokratik yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola harian di Gaza.

Baca juga : Palestina tak Ingin Jadi Negara Bersenjata, tapi Negara Modern dan Demokratis

“Penghapusan hambatan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan layanan publik, mengoordinasikan upaya kemanusiaan, dan memungkinkan pemulihan yang cepat,” ujar Abbas.

Dia juga menilai Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang mulai berlaku Oktober lalu dan dimediasi Amerika Serikat.

“Sejak pengumuman gencatan senjata hingga hari ini, lebih dari 500 warga Palestina telah terbunuh (di Gaza), yang mengancam keberlanjutan gencatan dan pelaksanaan penuh fase keduanya,” ucapnya.

Baca juga : Presiden Palestina di PBB: Israel Lakukan Kejahatan Perang di Gaza

Meski gencatan senjata yang dimediasi Washington telah memasuki tahap kedua bulan lalu, kekerasan masih terjadi. Israel dan Hamas saling melontarkan tuduhan pelanggaran.

Tahap kedua perjanjian mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta penempatan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan. 

Namun, Hamas berulang kali menegaskan soal pelucutan senjata kemungkinan kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.

Hingga kini, militer Israel masih menguasai lebih dari separuh Jalur Gaza. Di sisi lain, komite teknokratik yang terdiri dari 15 pakar Palestina masih berada di Mesir dam belum masuk ke Gaza meski perlintasan Rafah telah dibuka sebagian sejak 2 Februari.

Komite tersebut berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. 

Utusan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk Trump, diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov, menyatakan sejumlah prasyarat harus dipenuhi sebelum anggota komite teknokratik dapat memasuki Gaza. Termasuk soal Hamas harus menyerahkan kendali sipil atas lembaga-lembaga di Gaza.

Pernyataan Abbas mencerminkan kekhawatiran otoritas Palestina. Tanpa pencabutan hambatan dan kejelasan mekanisme keamanan, tahap kedua gencatan senjata berisiko mandek sedangkan situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. (AFP/H-4)