Departemen Kehakiman Pecat Pejabat Penyelidik Kasus Donald Trump 

LEBIH dari selusin pejabat yang sebelumnya bekerja dalam penyelidikan kriminal terhadap Donald Trump telah dipecat, menurut sumber yang mengetahui masalah ini.

Dalam surat dari Jaksa Agung sementara, James McHenry, kepada para pejabat tersebut, dinyatakan mereka tidak dapat "dipercaya" untuk "melaksanakan agenda Trump secara setia."

"Anda memainkan peran signifikan dalam menuntut Presiden Trump. Fungsi pemerintahan yang tepat sangat bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh pejabat atasan kepada bawahannya," tulis McHenry. "Mengingat peran besar Anda dalam menuntut Presiden, saya tidak percaya bahwa kepemimpinan Departemen dapat mempercayai Anda untuk membantu melaksanakan agenda Presiden secara setia."

Baca juga : PBB Tolak Usulan Donald Trump untuk Merelokasi Warga Palestina dari Jalur Gaza

Pemecatan Terkait Investigasi Kerusuhan Capitol 6 Januari

Pemecatan ini terjadi saat pemerintahan Trump mengambil langkah konkret untuk menyelidiki para jaksa yang menangani kasus kriminal terhadap terdakwa kerusuhan Capitol 6 Januari. Langkah ini sesuai dengan janji kampanye Trump untuk mencari pembalasan, menurut beberapa sumber yang melihat memo internal terkait hal ini.

Ed Martin, Jaksa Sementara AS di Washington, DC, telah meluncurkan penyelidikan terhadap jaksa yang mengajukan dakwaan penghalangan di bawah Pasal 1512(c) terhadap beberapa perusuh. Beberapa dakwaan tersebut akhirnya dibatalkan karena putusan Mahkamah Agung musim panas lalu.

Dalam sebuah memo yang dirujuk sebagai "proyek khusus," Martin meminta para jaksa menyerahkan "semua informasi terkait penggunaan dakwaan 1512, termasuk berkas, dokumen, catatan, email, dan informasi lainnya" kepada dua jaksa senior di kantornya. Kedua jaksa tersebut harus menyerahkan laporan hasil penyelidikan ini pada hari Jumat.

Baca juga : Trump Hapus Program DEI di Militer dan Tanda Tangani Kebijakan Baru Terkait Tentara Transgender

“Jelas bahwa penggunaan [dakwaan] ini adalah kegagalan besar kantor kami – mengingat putusan Mahkamah Agung – dan kami perlu menyelidikinya sampai tuntas,” bunyi memo tersebut, merujuk pada keputusan Mahkamah Agung pada bulan Juni yang membatasi kekuasaan jaksa federal dalam mengajukan dakwaan penghalangan terhadap perusuh Capitol 6 Januari.

Permintaan dokumen ini juga mencakup jaksa yang sudah meninggalkan kantor Jaksa AS.

Baca juga : Selena Gomez Terpukul Kebijakan Imigrasi Trump: "Aku Tidak Tahu Harus Berbuat Apa"

Kekhawatiran Jaksa atas "Investigasi terhadap Penyelidik"

Langkah ini terjadi di tengah pergolakan besar di Departemen Kehakiman (DOJ), di mana beberapa pejabat yang terlibat dalam investigasi profil tinggi telah dipindahkan, termasuk kasus terhadap Trump yang sekarang dibatalkan terkait upayanya untuk membalikkan hasil pemilu 2020.

Para jaksa yang bekerja dalam kasus 6 Januari menyampaikan kekhawatiran memo ini menunjukkan DOJ Trump mulai "menyelidiki para penyelidik," seperti yang telah lama ia ancam. Salah satu jaksa yang menangani kasus kerusuhan Capitol mengatakan kepada CNN mereka tidak tahu apakah penyelidikan ini bertujuan  mengajukan tuntutan pidana atau perdata. Beberapa dari mereka mulai menyewa pengacara untuk membela diri.

Seorang pejabat senior pemerintahan yang mengetahui email Martin menggambarkan ini sebagai "misi pencarian fakta," tetapi juga menyebutnya sebagai "pemborosan sumber daya yang besar."

Baca juga : Menlu Spanyol Tolak Usulan Donald Trump untuk Merelokasi Warga Jalur Gaza

“Kantor sebelumnya membuat kesalahan besar dengan mengajukan ratusan kasus yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung. Sangat penting untuk memahami akar dari keputusan yang buruk ini,” ujar pejabat tersebut.

Penunjukan Ed Martin dan Dukungan terhadap Trump

Martin, seorang aktivis konservatif yang sebelumnya menjadi penyelenggara gerakan "Stop the Steal," ditunjuk untuk peran tersebut pekan lalu. Sejak menjabat, ia memuji Trump atas pemberian grasi massal kepada terdakwa kerusuhan Capitol 6 Januari.

Martin juga berhasil melobi hakim untuk mencabut pembatasan perjalanan terhadap anggota Oath Keepers setelah mereka dibebaskan dari penjara. Ia berargumen, “Jika seorang hakim memutuskan bahwa Jim Biden, Jenderal Mark Milley, atau individu lain dilarang mengunjungi ibu kota Amerika — bahkan setelah menerima grasi dari mantan Presiden — saya yakin sebagian besar rakyat Amerika akan keberatan. Individu yang disebutkan dalam mosi kami telah menerima pengampunan. Titik.” (CNN/Z-3)