Trump Hapus Program DEI di Militer dan Tanda Tangani Kebijakan Baru Terkait Tentara Transgender

PRESIDEN AS Donald Trump diperkirakan akan secara resmi menghapus inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dari Departemen Pertahanan, sebagai salah satu dari beberapa perintah eksekutif yang berfokus pada militer yang akan ia tanda tangani pada Senin.

Perintah kedua akan meminta pejabat AS untuk merumuskan kebijakan terkait tentara transgender.

Perintah eksekutif ketiga akan mengembalikan personel militer yang dipecat, karena menolak vaksin Covid-19.

Baca juga : Selena Gomez Terpukul Kebijakan Imigrasi Trump: "Aku Tidak Tahu Harus Berbuat Apa"

Penghapusan program DEI dari pemerintah federal merupakan salah satu janji utama kampanye Trump. Janji yang segera ia realisasikan setelah menjabat minggu lalu.

Program DEI bertujuan mempromosikan partisipasi di tempat kerja orang-orang dari berbagai latar belakang. Pendukungnya mengatakan program ini mengatasi kurangnya perwakilan historis dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk minoritas rasial. Namun, kritik menyebut program ini bisa bersifat diskriminatif.

Administrasi Trump mengklaim penghapusan inisiatif ini dari militer AS akan membantu meningkatkan tingkat perekrutan. Pejabat pertahanan sebelumnya mengatakan bahwa layanan militer secara keseluruhan gagal mencapai target perekrutan sebanyak 41.000 personel pada tahun fiskal 2023.

Baca juga : Menlu Spanyol Tolak Usulan Donald Trump untuk Merelokasi Warga Jalur Gaza

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, berjanji akan menghilangkan inisiatif serupa dari militer, mengatakan kepada wartawan, Senin, “masih banyak perintah eksekutif lainnya yang akan datang.”

Menghapus DEI dari Militer

Perintah ini mencakup larangan terhadap apa yang dianggap pemerintah sebagai preferensi berbasis ras atau jenis kelamin yang diskriminatif cabang militer, Departemen Pertahanan, atau Departemen Keamanan Dalam Negeri, sebagaimana dikonfirmasi seorang pejabat Gedung Putih kepada BBC.

Selain itu, semua birokrasi terkait DEI yang tersisa akan dihapus dari departemen tersebut. Namun, masih belum jelas program spesifik apa yang akan terpengaruh oleh perintah ini.

Baca juga : Trump-Netanyahu Vs Arab-Dunia Islam

Dalam laporan Desember 2020, Dewan Keberagaman dan Inklusi Departemen Pertahanan merekomendasikan sejumlah langkah, termasuk penghapusan “hambatan tes bakat yang berdampak buruk pada keberagaman” dan memasukkan “nilai keberagaman dan inklusi” ke dalam kurikulum kepemimpinan.

Pada akhir pekan, dilaporkan Angkatan Udara AS sedang meninjau materi tentang peran pilot kulit hitam dan perempuan selama Perang Dunia II sebagai bagian dari upaya untuk mematuhi perintah DEI Trump. Namun, pejabat militer mengatakan kurikulum tertentu tidak akan dihapus dari pelatihan dasar.

Selama kampanye pada Juni, Trump mengatakan tujuan militer adalah “untuk memenangkan perang, bukan menjadi peka secara sosial (woke).” Hegseth menambahkan bahwa pelatihan militer akan difokuskan pada kesiapan untuk "melawan musuh kita."

Baca juga : Liga Arab Tolak Relokasi Warga Gaza

Tentara Transgender

Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif kedua yang mengarahkan militer untuk merumuskan kebijakan terkait inklusi tentara transgender dan memperbarui panduan tentang topik tersebut.

Sebagai bagian dari perintah ini, penggunaan kata ganti (pronouns) akan dilarang di seluruh Departemen Pertahanan, dan laki-laki akan dilarang menggunakan fasilitas yang ditujukan untuk perempuan.

Pada 2021, mantan Presiden Joe Biden menandatangani perintah yang memungkinkan orang transgender untuk bertugas di militer dan mencegah pemecatan berdasarkan gender. Namun, selama sebagian besar masa jabatan pertama Trump, personel transgender dilarang bergabung atau bertugas tanpa pengecualian khusus.

Kelompok advokasi transgender, Sparta, mengkritik perintah ini, menyatakan bahwa personel transgender telah membuktikan kemampuan mereka di medan perang dan memiliki kesiapan yang setara dengan anggota militer lainnya.

Pengembalian Tentara yang Menolak Vaksinasi

Perintah ketiga mengembalikan personel militer AS yang dipecat karena menolak vaksin Covid-19 selama pandemi. Personel ini akan dipekerjakan kembali dengan gaji penuh, tunjangan, dan pangkat sebelumnya.

Selama pidato pelantikan, Trump menyebut pemecatan mereka “tidak adil.” Sekitar 8.000 personel militer AS dipecat karena menolak vaksin antara 2021 dan 2023, tetapi hanya 43 orang yang dipulihkan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih. (BBC/Z-3)