Mahkamah Agung Inggris Putuskan: Definisi Perempuan dalam Hukum Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin Biologis

DALAM keputusan penting yang menggemparkan ranah hukum dan sosial di Inggris, Mahkamah Agung Inggris secara bulat menetapkan istilah "perempuan" dalam Undang-Undang Kesetaraan 2010 merujuk pada jenis kelamin biologis. Putusan ini menjadi penutup dari perselisihan hukum berkepanjangan yang dapat berdampak luas terhadap penerapan hak-hak berbasis jenis kelamin di Skotlandia, Inggris, dan Wales.

Gugatan diajukan kelompok advokasi For Women Scotland terhadap pemerintah Skotlandia. Mereka berargumen perlindungan hukum berdasarkan jenis kelamin seharusnya hanya diberikan kepada individu yang lahir sebagai perempuan secara biologis. Sementara itu, pemerintah Skotlandia berpendapat individu transgender dengan Gender Recognition Certificate (GRC) juga berhak atas perlindungan yang sama.

Definisi "Perempuan" dan "Jenis Kelamin"

Hakim Lord Hodge, yang memimpin persidangan, menyampaikan fokus utama dari putusan ini adalah penafsiran kata “perempuan” dan “jenis kelamin” dalam Undang-Undang Kesetaraan. Mahkamah memutuskan keduanya harus dipahami sebagai merujuk pada jenis kelamin biologis, bukan jenis kelamin legal yang diperoleh melalui sertifikat.

Baca juga : Ketua DPR Minta Integritas Hakim Dibenahi

Meski demikian, Lord Hodge menekankan keputusan ini tidak boleh dianggap sebagai kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya. Ia menegaskan hukum tetap memberikan perlindungan terhadap diskriminasi kepada individu transgender, baik melalui karakteristik gender reassignment maupun perlindungan dari diskriminasi langsung, tidak langsung, dan pelecehan.

Reaksi Publik dan Dampaknya terhadap Layanan Khusus Perempuan

Keputusan ini disambut haru oleh pendukung For Women Scotland yang bersorak dan menangis bahagia setelah keluar dari ruang sidang. Co-founder organisasi tersebut, Susan Smith, menyatakan bahwa perempuan kini dapat merasa aman karena layanan dan ruang khusus perempuan hanya diperuntukkan bagi perempuan biologis.

Sementara itu, Perdana Menteri Skotlandia, John Swinney, menyatakan pihaknya menerima keputusan tersebut dan akan menindaklanjuti dampaknya. Ia menegaskan bahwa perlindungan hak semua pihak tetap menjadi prinsip utama pemerintah.

Baca juga : Ketua PN Jaksel Diduga Terima Suap, MA: Kami Hormati Proses Hukum

Namun, reaksi keras datang dari para pendukung hak-hak transgender. Maggie Chapman, anggota parlemen dari Scottish Greens, menyebut putusan ini sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan berpotensi menghilangkan perlindungan penting bagi kaum trans. Vic Valentine dari organisasi Scottish Trans mengatakan bahwa keputusan ini membatalkan pemahaman hukum selama dua dekade tentang pengakuan hukum terhadap pria dan perempuan trans yang memiliki GRC.

Implikasi Hukum dan Sosial dari Putusan Ini

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa jika jenis kelamin didefinisikan secara legal melalui GRC, maka perlindungan hukum terhadap karakteristik jenis kelamin akan menjadi tidak konsisten. Misalnya, dalam kasus ruang dan layanan khusus seperti ruang ganti, penjara, layanan medis, hingga olahraga dan organisasi berbasis jenis kelamin, pendekatan berbasis jenis kelamin legal akan menimbulkan kebingungan dan permasalahan praktis.

Selain itu, pengadilan menyatakan bahwa definisi "jenis kelamin yang tersertifikasi" dapat melemahkan perlindungan terhadap kelompok seperti lesbian, karena memungkinkan perempuan trans yang tertarik pada perempuan diklasifikasikan sebagai lesbian dan memasuki ruang atau asosiasi khusus.

Baca juga : MA Berhentikan Sementara Hakim PN Jaksel dan 3 Hakim Lain

Meski begitu, hukum tetap mengakui gender reassignment sebagai karakteristik yang dilindungi, dan pengecualian terhadap individu transgender dari ruang khusus tetap harus proporsional dan berdasar.

Sengketa ini bermula pada 2018 saat Parlemen Skotlandia mengesahkan undang-undang untuk menyeimbangkan gender di dewan sektor publik, dan memasukkan individu transgender dalam kuota perempuan. Hal ini ditentang oleh For Women Scotland yang menilai bahwa jenis kelamin harus ditentukan secara biologis.

Pada 2022, pengadilan Skotlandia sebelumnya memenangkan pihak pemerintah, namun Mahkamah Agung Inggris kini membatalkan keputusan tersebut. Rencana reformasi hukum pengakuan gender yang sempat diusulkan pemerintah Skotlandia akhirnya diblokir oleh pemerintah pusat dan dibatalkan.

Walaupun putusan ini tidak serta-merta mengubah semua peraturan yang berlaku, para ahli hukum memperkirakan akan ada peninjauan ulang terhadap kebijakan terkait akses layanan dan ruang khusus, serta partisipasi transgender dalam berbagai aspek sosial, termasuk olahraga.

Dengan keputusan ini, perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan hak perempuan dan hak individu transgender akan terus menjadi isu penting dalam diskursus publik di Inggris dan dunia internasional. (BBC/Z-2)